Oleh : Jones Batara Manurung

Pandangan PKP Berdikari Terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Tahap XVI
Pemerintahan Jokowi-JK telah menerbitkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang diumumkan oleh beberapa perangkat pemerintahan.

Penerbitan itu diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bersama Gubernur BI Pery Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, serta pewakilan OJK Nurhaida di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (16/11).

Paket Kebijakan Ekonomi XVI ini berisi tiga hal, yaitu Perluasan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Tax Holiday), Relaksasi Daftar Negatif Investasi, dan Peningkatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Hasil Sumber Daya Alam.

Berdasarkan data Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) Bank Indonesia, Neraca transaksi berjalan Indonesia telah mengalami defisit sejak 2012 yang mencapai US$ 24,4 Miliar atau sebesar 2,65% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional.

Dalam empat tahun terakhir, Pemerintah berhasil mengurangi angka defisit transaksi berjalan melalui kebijakan strategis. Pada Triwulan III 2018 Defisit Transaksi Berjalan Indonesia sebesar US$ 8,8 Miliar atau 3,37% terhadap PDB. Hal itu dipengaruhi oleh peningkatan pemintaan ekspor.

Melihat kondisi tersebut, Paket Kebijakan Ekonomi XVI seharusnya menjadi momentum untuk terus meningkatkan kinerja ekspor yang nantinya berdampak pada perbaikan sektor lainnya.

Hal itu didukung dengan dikeluarkannya 54 bidang usaha (28 diantaranya telah disetujui) dari Daftar Negatif Investasi guna mendorong terciptanya barang dan jasa untuk ekspor dan substitusi Impor.

Tim Ekonomi dari Pusat Kajian Pengembangan Berdikari menyoroti beberapa hal penting terkait Paket Kebijakan Ekonomi XVI tersebut, bahwa ;

  1. UMK, UMKM dan Koperasi harus menjadi pelaku utama.
  2. Dalam proses pengolahan, komponen lokal harus diutamakan.
  3. Masuknya Investasi pada 28 bidang usaha tersebut harus berdampak pada Transfer Technology dan Transfer Knowledge.
  4. Peningkatan kualitas pelaku UMK, UMKM dan Koperasi harus dilakukan dalam bentuk pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah.
  5. Barang dan Jasa yang dihasilkan berlabel Made in Indonesia.
  6. Untuk melakukan proses produksi barang ekspor, harus didirikan Pabrik di Indonesia serta diekspor dari Indonesia.
  7. Investasi yang masuk ke dalam bidang usaha tersebut berbentuk Patnership/Kerjasama, bukan kepemilikan penuh.

Dengan memperhatikan beberapa point diatas, Paket Kebijakan Ekonomi XVI diharapkan berdampak pada pengurangan barang/jasa Impor dan juga peningkatan ekspor. Hal itu akan sejalan dengan penurunan defisit transaksi berjalan dan peningkatan Devisa negara serta terbukanya Lapangan pekerjaan baru.

Penulis adalah Tim Ekonomi Pusat Kajian Pengembangan Berdikari, yang juga aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan.