Menjadi Referensi Mendunia

Kontroversi Kemah Pemuda Islam

Mobilisasi Kelompok Sipil yang Berbahaya

Indonesiaberita.com, JAKARTA – Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia 2017 yang diinisiasi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) itu melahirkan kontroversi yang terpapar unsur politik pilpres karena menjadi “kasus” justru setelah para pelaku melupakan kejadiannya.

Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia pada 16-17 Desember lalu di Pelataran Candi Prambanan, Jogjakarta itu diikuti ribuan massa dari GP (Gerakan Pemuda) Ansor, ormas pemuda Nahdlatul Ulama dan Pemuda Muhammadiyah, sayap pemuda Muhammadiyah.

Acara yang dimaksud untuk meredam panasnya isu politik yang mendiskreditkan pemerintah Joko Widodo (anti-Islam, kriminalisasi ulama, komunisme, dan lain-lain) itu menjadi gaduh setelah sejak 19 November 2018 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya memulai penyelidikan adanya korupsi (penyimpangan) dana Rp 2 milyar dari Kemenpora oleh Pemuda Muhammadiyah.

Sedangkan yang ditarget untuk diperiksa adalah Dahnil Anzar Simanjuntak, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, yang sekarang menjadi salah satu tokoh penting dalam tim pemenangan capres/cawapres Prabowo-Sandiaga.

Bahaya: Benturkan Kolompok Sipil

Ketua Umum Perkumpulan Swing Voters (PSV) Adhie M Massardi yang terus memantau gejolak (kampanye – red) pilpres 2019 ini mengaku terkejut mendengar kegaduhan masalah kemah pemuda Islam yang (baru – red) mencuat sekarang ini.

“Saya terkejut bukan soal tudingan polisi ke Dahnil. Tapi melihat ada tiga persoalan politik besar yang muncul dari balik acara kemah dan apel pemuda Islam yang diinisiasi Kemenpora itu,” ungkap Adhie kepada wartawan di Jakarta, Selasa (27/11/2018) siang ini.

Pertama kata koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini, polisi harus hati-hati dan proporsional masuk ke kasus ini. Kalau hanya Pemuda Muhammadiyah yang dicecar, sementara kepada GP Ansor yang konon memakai dana Rp 3,5 milyar tutup mata, ini akan menimbulkan kecurigiaan besar.

“Saya jamin, akan menimbulkan kecurigaan dan kecemburuan di kalangan anggota Pemuda Muhammadiyah terhadap GP Ansor, mulai dari pusat sampai daerah. Karena ini ormas kepemudaan besar dengan jaringan luas, situasi ini lebih banyak mudharatnya bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara.” tutur Adhie.

Kedua, kemah/apel pemuda Islam GP Ansor dan Pemuda Muhammadiyah itu adalah kegiatan kontra-produktif bagi bangsa Indonesia, karena alasannya untuk menetralisir isu-isu (politik) yang menerpa pemerintahan Joko Widodo. Secara substansial, ini bukan urusan negara-bangsa yang harus dihadapi bersama oleh seluruh warga bangsa, melainkan isu personal.

“Itu sebabnya memobilisasi kelompok sipil untuk menghadapi isu parsial, yang mungkin dihembuskan oleh kelompok politik (sipil) lain, berpotensi membenturkan kelompok (elemen) sipil yang satu dengan lainnya.” tegas Adhie.

Ini sangat berbahaya, tambah Adhie. Bangsa ini punya pengalaman sangat getir akibat politik mengadu-adu kelompok sipil di masyarakat pada pertengahan tahun 1960-an. Memang berdarah-darah. Zaman PKI…!

Ketiga, ujar jubir presiden era KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini, memobilisasi kelompok sipil untuk kepentingan yang bukan urusan negara, tapi menggunakan uang dari APBN, ini kesalahan besar. BPK bisa mengaudit peruntukannya yang salah.

“Setiap rupiah uang dari APBN itu harus demi kepentingan negara atau kepentingan umum. Tidak bisa hanya karena pemerintah diterpa isu negatif, lalu menggunakan APBN untuk menanggulanginya. Ini abuse of power.” ungkap Adhie.

Menurut Adhie, kalau memang ada bahaya mengancam keutuhan negara-banga, gunakan saja aparatus negara. Ada TNI, ada Polri, dan lain-lain. Koordinasinya jelas. Kalau ada penyimpangan dalam pelaksanaannya, ada komandan yang mudah dimintai pertanggungjawabannya.

Kalau ingin menciptakan (citra) kebersamaan GP Ansor dan Pemuda Muhammadiyah agar suasana politik adem-ayem, bukan memobilisasi dengan acara terpapar politik praktis seperti kemah dan apel semacam itu.

“Dulu (2000-an) saat Ansor dipimpin Syaifullah Yusuf dan komando Pemuda Muhammadiyah dipegang Imam Addaruqutni, saya dan Franky Sahilatua (mendiang) sering bantu mereka dalam menggelar acara kesenian bersama. Dananya panitia mencari sponsor sendiri. Bukan dari APBN.” paparnya.

Terakhir Adhie mengungkapkan kalau mau bikin acara bukan acara politik. Ia menambahkandirinya pernah bikin acara konser musik rock bukan acara politik padahal waktu itu suhu politiknya lebih panas dari sekarang.

“Pernah bikin konser musik rock di alun-alun Jogjakarta dan hasil rekaman audio-visualnya saya tawarkan ke stasiun TV. Panitia dapat uang tambahan. Tapi yang penting, bukan untuk acara politik. Padahal waktu itu suhu politik jauh lebih panas dari sekarang,” pungkasnya.

Penulis : Fitra

Editor : YES

Komentar
Loading...