Indonesiaberita.com, TALAUD – Saat ini petani kelapa di Kalimantan Barat (Kalbar), Riau, Sulawesi Utara (Sulut) dan lainnya menjerit mengeluhkan harga kelapa dan kopra yang terjun bebas.

Anjloknya harga jual komoditi unggulan di berbagai tempat, tentu saja membuat para petani merasakan dampak yang sama. Selain harga jual yang menurun drastis tentu saja produksi kelapa dan kopra akan mengalami penurunan dan ini akan berakibat pada perekonomian warga.

Hal ini tentu saja perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat, agar apa yang menjadi keluhan warga selama ini bisa mendapatkan solusi terbaik dan tidak menindas rakyat kecil.

Dibalik anjloknya harga komoditi kelapa dan kopra khususnya di Propinsi Sulut, warga menuding ada permainan dari para pengusaha yang diboncengi oleh para elit politik dalam memainkan isu oolitik jelang pilpres mendatang.

Ditengah situasi perekonomian masyarakat Talaud yang kian memburuk akibat anjloknya harga jual hasil bumi, pemerintah harus sesegera turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Hal ini perlu dilakukan guna mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam rangka mensejahterahkan rakyat seperti janji Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo (Jokowi) demi membangun kesejahteraan masyarakat sampai dipelosok.

Fenomena inipun mendapatkan berbagai respon dan tanggapan cepat dari Pemkab Talaud, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan warga masyarakat Talaud.

Diantaranya mendapatkan perhatian dari beberapa LSM di Kabupaten Kepulauan Talaud. Seperti dikatakan salah seorang Anggota Forum Permata (Persatuan Masyarakat Talaud), Hariono Bawonseet kepada awak media, Rabu (28/11/2018).

Bawonseet menilai dengan anjloknya harga kopra di Kabupaten Kepulauan Talaud, sangat berdampak dalam kehidupan masyarakat. Apalagi para petani kopra yang menyekolahkan anaknya.

“Ini sudah sangat perlu mendapatkan perhatian. Terutama Bapak Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey kiranya dapat mengambil langkah-langkah, kebijakan-kebijakan yang pro rakyat,” ujar Harbo, begitu sapaannya.

Hariono juga mengatakan, Sulawesi Utara dikenal dengan “Nyiur Melambai”, berarti nyiur melambai bukan sekedar nama tetapi sebuah identitas daerah ini.

“Kami meminta, memohon, kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang adalah perwakilan Pemerintah Pusat untuk mengambil langkah-langkah menyelamatkan petani kopra dan ini sangat berdampak dalam kehidupan sosial masyarakat,” katanya.

Selain itu, anjloknya harga Komuditi di berbagai daerah ini disinyalir dengan adanya isu yang berkembang di masyarakat, bahwa ada permainan dari Penguasa-pengusaha besar mengenai anjloknya harga kopra ini.

“Justru itu, disinilah dibutuhkan kehadiran Pemerintah. Jangan sampai harga kopra anjlok karena ada permainan-permainan para spekulan-spekulan, yang mereka tidak tau bahwa akibatnya adalah rakyat. Mereka hanya mengejar keuntungan, mereka tidak akan perduli terhadap nasib rakyat,” tandas Bawonseet

Karenanya, kehadiran pemerintah dianggap penting untuk menuntaskan permasalahan tersebut.

“Oleh sebab itu, kehadiran Pemerintah itu sangat penting untuk melakukan intervensi terhadap persoalan harga kopra yang anjlok di Sulawesi Utara terutama di Kabupaten Kepulauan Talaud,” tutupnya.

Melihat kondisi yang terjadi saat ini, warga Talaud berharap pemerintah dapat segera menyelesaikan permasalahan yang ada, agar kedepan para petani kopra di Talaud dapat menjual hasil bumi dengan harga yang normal dan tidak menggigit.

“Kami masyarakat berharap bahwa, Pemerintah segera mengatasi kesulitan-kesulitan yang terjadi di masyarakat, melalui anjloknya harga kopra tersebut,” ujar Pemberian Manumbalang, salah seorang Petani Kelapa di Melonguane.

Editor : YES