Indonesiaberita.com, JAKARTA – Ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumandangkan investasi pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang hendak diberlakukan mulai tahun 2019.

Dalam pengertian bahwa waktu tersisa periode pemerintahan Kabinet Kerja tinggal kurang setahun, atau sesudah melewati masa empat tahun kepemimpinan Presiden Jokowi. Atau sesudah memprioritaskan pembangunan infrastruktur dalam melaksanakan misi Nawacita, agar terjadi perubahan konsentrasi cara pandang dari mindset Jawa sentris menjadi Indonesia sentris.

Sayangnya jika secara jujur terhadap penilaian para pembantu Presiden Jokowi seperti setingkat menteri, dirjen, direktur sampai kasubditnya yang terkait dalam urusan membina baik secara fungsional maupun teknis terhadap SDM pelaut Indonesia dalam mengadministrasikan keadilan sosial bagi pelaut sebagai pekerja profesi serta yang punya karakter berbeda dengan pekerja industri di darat, belum dirasakan bahkan cenderung dipandang sebelah mata.

Pelaut sebagai ujung tombak potensial visi Poros Maritim Dunia, serta garda terdepan potensial pembangunan Tol Laut guna mengurangi disparitas karena terjadinya koneksitas dalam mencapai Indonesia sentris, bukanlah fiksi tapi realistis.

Nampaknya upaya Presiden Jokowi yang patuh pada konstitusi serta tunduk pada kehendak rakyat itu, kesannya ada resistensi yang dilakukan oleh para pembantunya pada konteks mengurus pekerja pelaut Indonesia ini.

Kesannya cenderung mengabaikan, mengesampingkan, malah seperti tidak mau mendengar. Pasalnya egosektoral yang terbungkus gaya feodalistik dan borjuisme masih sulit ditanggalkan, budaya senioritas pun ikut menyandera dan susah dilepaskan. Padahal perkembangan jaman sudah memasuki revolusi industri 4.0 yang menuntut Indonesia maju.

Demikian ini intisari hasil pertemuan terbatas Komunitas Pelaut Senior pada Rabu, 28 November 2018, kemudian disuarakan melalui rilisnya kepada pers (29/11/2018).

Dalam pengantarnya yang bukan menjadi justifikasi pembenaran komunitasnya tapi sudah menjadi realitas, diawali dengan tak terbantahkannya jika nenek moyang bangsa Indonesia adalah orang pelaut.

Berikutnya mengingat laut wilayah yurisdiksi NKRI lebih luas laut ketimbang luas daratnya meski terdiri dari lebih 17 ribu pulau besar kecil sesuai Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) tahun 1982, maka SDM pelaut Indonesia menjadi potensial untuk mengangkut barang-barang dari satu tempat ke tempat lain, dari satu pulau ke pulau besar atau kecil dan terluar lainnya, untuk mendukung upaya pertumbuhan dan pemerataan pembangunan nasional itu sendiri.

Pelaut memang berstatus pekerja profesi terutama yang bekerja di kapal-kapal asing di luar negeri, karena wajib memegang dua dokumen negara berupa paspor dan seamen book.

Sebagai profesi, mereka pun diwajibkan memiliki sertifikat kompetensi yang cukup banyak sebagai syarat kualifikasi untuk bidang pekerjaannya di kapal, baik di deck departemen dan engine departemen maupun catering departemen, sesuai aturan dari Konvensi IMO yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

Begitu pula semua pekerja berprofesi pelaut secara otomatis memiliki syarat KSAO (knowledge, skill, attitude and others), maka kedisiplinannya tinggi, kebersihannya tetap terpelihara, dan bertugas secara absolut hanya sesuai dengan jobnya.

Namun demikian setiap pelaut sebagai awak kapal tidak boleh tidak menguasai ketrampilan khusus dan yang utamanya, yaitu tugas untuk keselamatan pelayaran seperti pertolongan kecelakaan di laut dan pemadaman kebakaran kapal di laut. Ini yang mungkin membedakan pekerja pelaut dengan pekerja industri di darat.

Pada konteks begitu beratnya pekerjaan pelaut, belum ditambah dengan adanya serangan home sick karena meninggalkan keluarga cukup lama. Namun ironisnya oknum pejabat pemerintah terkait dan berwenang masih ada saja yang membiarkan perusahaan pemilik atau operator kapal menggaji pelaut dibawah UMR (upah minimum regional). Malah ada yang gajinya beberapa bulan belum dibayar. Perlindungan di kapal termasuk fasilitas serta makan minum pun ada saja yang belum layak bagi standar pekerja pelaut.

Ini hampir banyak dikeluhkan oleh pelaut yang berlayarnya di kapal-kapal lokal atau pelayaran domestik.

Dari titik inilah komunitas Pelaut Senior sangat berharap pejabat pemerintah yang terkait apalagi secara eks officio adalah pembina serikat pekerja pelaut KPI (Kesatuan Pelaut Indonesia), hendaknya memperhatikan, memperdulikan dan sekaligus mensejahterakan pelaut sebagai awak kapal sesuai UU No. 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Konvensi Ketenagakerjaan Maritim atau Ratifikasi MLC (Maritime Labour Conventions), 2006.

Baik Dirjen Hubla Kemenhub maupun Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker yang notabene menjadi pembina KPI eks officio, sangat diharapkan juga untuk segera membenahi organisasi KPI dan memfasilitasi digelarnya KLB KPI secara bebas, mandiri, terbuka, demokratis dan bertanggungjawab sesuai amanat UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

“Saatnya Pelaut Indonesia oleh pemerintah yang kompeten diberdayakan, dicerahkan dan disejahterakan. Apalagi jika terpilih kembali Presiden Jokowi untuk periode keduanya. Maka memasuki visi Trisakti kelanjutan dari visi Poros Maritim Dunia dan misi Nawacita II yang akan menindaklanjuti prioritas pembangunan SDM, tidak terkecuali untuk pembangunan SDM pelaut Indonesia, berkenan diperhatikan secara sungguh-sungguh agar keadilan sosial bagi pelaut dan keluarganya benar-benar tersejahterakan”, kata Juru Bicara komunitas Pelaut Senior Teddy Syamsuri didampingi Hasoloan Siregar, Djoko Saliyono, Kusnadi, dan Joike Dotulong dalam menyudahi rilisnya.

Editor : YES