Indonesiaberita.com JAMBI –Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak, Djunaedi Ibnu Jarta mengungkapkan perlunya sinergi dari semua pihak dalam mewujudkan pengelolaan hutan adat, hal itu ia katakan pada saat menjadi narasumber Workshop Strategi Percepatan Penetapan Hutan Adat di Hotel Odua Weston Jambi, Kamis (29/11) beberapa hari lalu.

“Sinergi dari semua pihak harus dilakukan, hal itu demi terwujudnya target pengelolaan hutan,”tegas Djunaedi.

Baca juga : Aliansi Masyarakat Sipil Toll Rancangan KUHP

Dikatakan Djunaedi, Untuk menuju kesana tentu harus dibentuk tim kerja, yang nantinya bertujuan agar mempermudah pelayanan sosial dan perizinan masyarakat dalam pengurusan hutan adat. Selain itu, tim yang dibentuk juga perlu melakukan verifikasi ulang wilayah adat. Pengakuan hak kelola hutan adat diharapkan bisa mengatasi ketimpangan dan kemiskinan di kelompok masyarakat adat karena sejatinya mereka itu dilindungi oleh konstitusi.

“Negara harus mengakui dan menghormati masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih ada sesuai dengan perkembanganya yang diatur dalam undang-undang,”tegas Djunaedi.

Menurut Djunaedi, keberadaan masyarakat adat merupakan satu bentuk kekayaan bangsa Indonesia sekaligus salah satu indentitas budaya ke Indonesiaan seluruh anak bangsa. Adanya budaya nasional itu karena hadirnya budaya-budaya daerah. Kalau ada budaya daerah dan adat daerah itulah budaya nasional. Jadi sumber  budaya nasional itu adalah budaya daerah.

“Sampai saat ini, masyarakat hukum adat selalu berada dalam posisi yang lemah dalam mepertahankan hak-hak tradisional mereka di tengah-tengah kekuatan modal dan pengeksplotasian sumber daya alam.  Inilah menjadi tanggung jawab kita bersama dalam mendorong pemerintah untuk mencari solusi dan adil dengan tanpa mengorbankan hak masyarakat adat,”tutupnya.

 

Penulis : Mardiansyah

Editor : Jum