Indonesiaberita.com, JAKARTA – Kabar gembira untuk tenaga honorer di seluruh Indonesia terkhusus guru kembali disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.

Saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2018 dan Hari Ulang Tahun ke-73 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/12/2018) lalu, Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 yang mengatur tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Peraturan tersebut membuka peluang pengangkatan guru menjadi PPPK, khususnya bagi guru yang telah melampaui usia maksimal yang ditetapkan oleh Undang-Undang untuk menjadi PNS.

“PPPK ini memiliki hak yang setara dengan PNS,” ujar Jokowi.

Usai penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018, Pemerintah segera membahas perihal penerimaan guru PPPK. Mendikbud menyampaikan bahwa sesuai pernyataan Presiden Jokowi, pemenuhan kebutuhan guru akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

Sementara itu Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PGRI Unifah Rosyidi menyatakan, sebagai mitra strategis pemerintah pusat dan daerah, PB PGRI akan berfokus pada penataan dan penguatan para anggotanya untuk mendorong guru menjadi pendidik bangsa. PGRI, menurut Unifah, menghargai prinsip meritokrasi dan memahami keterbatasan Pemerintah dalam melakukan pemenuhan kekurangan guru.

Disampaikan Unifa, pihaknya mengapresiasi rekrutmen CPNS guru baru tahun 2018 dan juga penerbitan PP terkait PPPK sebagai solusi atas tidak dapat diangkatnya guru menjadi PNS karena tidak memenuhi syarat yang diatur Undang-Undang.

“Agar perjuangan senantiasa dilakukan dengan mengedepankan etika moral sebagai pendidik, memperbanyak dialog, dan menuliskannya ke dalam pemikiran,” pesan Unifah kepada para guru.

Penulis: Fitrah
Editor: MAS