Indonesiaberita.com, KENDARI – Terkait tupang Tindihnya IUP PT Aneka Tambang (Antam) Tbk dengan pihak lain di Konawe Utara Sulawesi Tenggara, menurut General Manager Hartono Antam UBPN Sulawesi Tenggara, bahwa kasus tersebut telah selesai. Pasalnya kata dia tahun 2012 sudah ada putusan Mahkamah Agung RI yang sudah inkrah.

“Putusan MA tahun 2012, bahwa SK 158 yang diterbitkan oleh Plt Bupati dinyatakan berlaku kembali, artinya klo SK 158 itu berlaku kembali, maka MA menganggap tidak ada lagi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang berada di IUP Antam,” ungkap Hartono di Kendari, Jumat, (30/11/2018) lalu.

Sambungnya, Mahkamah Agung memerintahkan kepada Bupati untuk mencabut SK IUP yang menumpangi Antam, karena keputusan tersebut pada tahun 2014 kewenangan mengenai pencabutan oleh Bupati.

“Selanjutnya keputusan MA yang ketiga, bahwa apabila selama 60 hari SK itu belum dicabut maka dinyatakan SK IUP tersebut sudah tidak berlaku, artinya kasus hukum ini sudah selesai,” ujar dia.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, bahwa pemerintah yang diwakili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dinyatakan kasus hukum tersebut selesai yang tidak ada lagi eksekusi oleh pengadilan.

“Namun hal ini masih terdapat lima perusahaan yang merasa bahwa dia memiliki Ijin Usaha Pertambangan, dan ini menurut saya sudah tidak beralasan lagi, hanya ada mazab lain dihukum tata negara bahwa SK tersebut harus dicabut dengan SK, yang berkewenangan untuk mencabut adalah Gubernur, karena ada undang-undang 23 yang menyatakan kewenangan terhadap pertambangan,” ucapnya.

Tambah General Manager Antam ini, tahun 2017 ada tiga perusahaan yang menggugat terhadap CnC yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian ESDM Dirjen Batubara.

“Dirjen Minerba menerbitkan CnC untuk SK 158, artinya bila dirjen menerbitkan CnC maka menyatakan bahwa tidak ada IUP lain selain IUP Antam,” pungkas Hartono.

Sementara itu, pihak pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini Kepala Biro Hukum, Efendy Kamaludin tidak bersedia memberikan keterangan.

“Tidak ada yang perlu dikonfirmasi,” ujar Efendy kepada pihak Indonesia Berita.

Editor : MAS