Menjadi Referensi Mendunia

Audensi Pelaut Senior Dengan Kemenhub Terkait Permasalahan KPI

Indonesiaberita.com, JAKARTA – Delegasi Komunitas Pelaut Senior dan amggota Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) beraudensi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Gedung Karsa Ruang Rapat Staf Ahli Lantai 8 Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat, Senin (3/12/2018) pukul 10.15 WIB.

Delegasi komunitas yang mengatasnamakan Pelaut Senior dan anggota KPI terdiri Teddy Syamsuri yang bertindak sebagai juru bicara, Hasoloan Siregar, M Amin Nabu, Djoko Saliyono, dan Joike Dotulong.

Sementara dari Menhub adalah Staff khusus (stafsus) bidang Kelembagaan Mayjen TNI Purn Buyung Lalana (mantan Komandan Korps Marinir TNI AL), Staf Stafsus Winarno (mantan pejabat BNP2TKI era Jumhur Hidayat), dan Staf Stafsus Pendamping Rini.

Audiensi berjalan penuh keakraban dalam rajutan silaturahmi serta dalam suasana kebatinan yang utuh seperti filosofi ‘brotherhoods‘ yang melekat dalam dunia pergaulan pelaut di kapal nanapun.

Buyung Lalana dalam kata pengantarnya saat memenuhi permohonan audiensi Pelaut Senior berdasarkan disposisi Menhub. Menhub menurut Buyung Lalana yang dikenal dengan panggilan Kang Buana dan pernah mencalonkan Cagub Jawa Barat, sangat berkepentingan dengan tenaga kerja pelaut terkait visi Poros Maritim Dunia Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan hubungan eratnya dengan program pembangunan Tol Laut.

“Sangat dibutuhkan pelaut handal, axpert, berkualitas, profesional dan berintegritas.” ungkapnya.

Pada konteks ini menurut Stafsus, pihaknya juga sudah mengundang audiensi dengan beberapa organisasi pelaut diantaranya KPI Tanjung Priok, KPI Perjuangan, PPI, dan KPI Cikini sendiri dan yang terakhir adalah dengan komunitas Pelaut Senior untuk memenuhi surat 26 November 2018 perihal mohon audiensi kepada Menhub.

“Kemenhub sudah mengundang beberapa organisasi pelaut seperti KPI Tanjung Priok, KPI Perjuangan, PPI, dan KPI Cikini sendiri dan yang terakhir adalah dengan komunitas Pelaut Senior.” jelas Kang Buana.

Semantara itu menurut juru bicara (jubir) Konunitas Pelaut Senior, Teddy Syamsuri sebagai anggota KPI yang berkontribusi serta belum pernah minta berhenti sebagai anggota KPI secara tertulis sebagaimana diatur dalam UU SP/SB No. 21 Tahun 2000.

“Sebagai pihak yang saat masih aktif berlayar di kapal-kapal asing di luar negeri telah memberikan kontribusi untuk eksistensi organisasi KPI. Yang belum pernah menerima dalam bentuk apapun dalam kegiatan sosial KPI, baik kesehatan maupun pendidikan. Yang sama sekali tidak pernah menerima bentuk peningkatan kesejahteraan bagi dirinya (pelaut anggota KPI) dan keluarganya kami di komunitas Pelaut Senior. Yang menurut Stafsus menjadi haknya dan kami pahami, karena sesuai dengan klausul yang tertuang dalam sebuah pasal di KKB/CBA perihal kontribusi serta berdasarkan Permenhub No. 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal. Dimana KKB/CBA memberikan privilliji terhadap organisasi KPI yang satu-satunya bisa membuat CBA dengan perusahaan pemilik atau operator kapal, yang disetujui oleh Dirkapel. Adalah pelaku yang dianggap relevan untuk bicara menyelamatkan organisasi KPI,” ungkap Teddy.

Teddy menegaskan sejak Kongres VII KPI tahun 2009 di Hotel Sheraton Bandara Cengkareng Banten, Pengurus Pusat (PP) KPI yang berkuasa sampai saat ini, tiada lain adalah pengurus ‘cacat hukum’ karena kongresnya terjadi dead lock, tidak terdapat agenda pemilihan PP KPI baru untuk periode 2009-2014, dan tidak sampai di acara penutupan kongres, peserta walk out, bubar dan check out dari hotel.

“Terlebih ketika Pelaut Senior menerima surat balasan klarifikasi resmi dari Kemenkumham pada 29 Oktober 2018 yang menegaskan jika organisasi KPI tidak terdaftar di Kemenkumham setelah diadakan pengecekan di Biro Data Badan Hukum Ditdata Perdata Ditjen AHU Kemenkumham.”  tegasnya.

Selanjutnya menurut Sekertaris Dewan Penasihat Seknas Jokowi DKI Jakarta ini sejak Munaslub KPI tahun 2001 di Hotel Grand Cempaka Jakarta Pusat, soal kepemilikan tanah seluas 50 hektar di Muara Gembong Bekasi yang pada Februari 2001 sudah dilakukan ground breaking oleh Menhub semasa Agum Gumelar yang lahan diatasnya untuk membangun Kampus Diklat Pelaut KPI saat PP KPI diketuai oleh alm. Capt Iskandar B Ilahude (mantan Dirut BKI). Dan pada Agustus 2009 oleh PP KPI pimpinan alm. Hanafi Rustandi bersama Sekjen Mathias Tambing dan Wakil Presiden KPI Hanneman Suria selaku penandatangan surat resmi KPI Pusat ke Kapolsek Muara Gembong, meminta bantuan pengamanan atas lahan milik organisasi KPI yang di era Capt Iskandar sudah dibeli Rp. 10 milyar ditambah bangunan infrastruktur Rp. 4 milyar, menjadi Rp. 14 milyar.

“Padahal tanah seluas 50 hektar itu oleh Bendahara KPI Harun Let-let di era Capt Iskandar, kabarnya sudah dijual habis. Anehnya saat serah terima aset organisasi KPI dari Presiden KPI Mathias Tambing ke Sekjen Budiase, dimana serah terima itu berbentuk Sertifikat Hak Milik (SHM) padahal tanahnya sudah dibeli orang dari Harun Let-let. PP KPI hasil KLB 2017 di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta Pusat itu, spontan ditolak Pelaut Senior dan meminta Kemenkumham serta Kakanwil Naker DKI Jakarta untuk tidak menerima hasil KLB KPI tersebut.” papar Teddy.

Dirinya menjelaskan PP KPI hasil KLB sudah adakan Rakernas untuk agenda persiapan Kongres IX tahun 2018 di Hotel Treva Menteng Jakarta Pusat, tapi terkendala oleh karena adanya kemelut di internalnya.

“Dimana Sekjen Budiase meminta selisih keuangan organisasi KPI yang dihasilkan dari setoran kontribusi sebesar Rp. 135 milyar kepada Presiden KPI Mathias serta adanya dugaan penyelewengan aliran dana kontribusi yang diduga masuk ke rekening pribadi Wakil Sekjen Sonny Pattiselano senilai Rp. 4 milyar. Sebelumnya Presiden KPI Mathias menyatakan soal setoran dana pembuatan KTKLN untuk pelaut anggota yang tidak masuk kas organisasi KPI sekitar lebih dari Rp. 8 milyar, adalah tanggungjawab Wakil Sekjen. Maka semakin jelas organisasi KPI yang sejatinya merupakan Rumah Besar Pelaut Indonesia menjadi ‘dirusak’ secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) oleh PP KPI sejak Munaslub KPI 2001 hingga pada konteks ‘bancakan’ keuangan organisasi KPI oleh PP KPI yang sejak KLB 2009 sampai KLB 2017 dianggap Pelaut Senior ‘cacat hukum’ atas legal standingnya.” jelasnya.

Bertitik tolak dari penjelasan Pelaut Senior sebagai pelaku sejarah dan menjadi ‘korban keganasan’ PP KPI selama hampir 17 tahun, dihadapan Stafsus Menhub menyampaikan opsinya sebagai berikut :

Pertama;
Mohon dibekukan organisasi KPI untuk sementara yang menurut versi Pelaut Senior didukung dengan surat klarifikasi dari Menkumham 29 Oktober 2015 yang menegaskan organisasi KPI tidak terdaftar di Kemenkumham. Pembekuan memang perlu diberitahukan kepada KSPSI induk KPI dan ITF afiliasinya KPI, dengan penjelasan bahwa organisasi KPI dibentuk oleh, dari, dan untuk pelaut yang punya kedaulatan absolut di organisasi KPI, bukan kedaulatan ditangan pengurus. Dan pengurus oleh ketentuan UU SP/SB soal keuangan dan harta kekayaan SP/SB harus terpisah dari keuangan dan harta kekayaan pribadi pengurus dan anggotanya, wajib baik KSPSI dan ITF untuk mengaudit soal aset yang menjadi kekayaan organisasi KPI.

Kedua,
Memohon pemerintah pada konteks yang memiliki otoritas mewakili negara yang mohon hadir membenahi organisasi KPI dan pemerintah dimohon memfasilitasi digelarnya KLB KPI secara demokratis dan bertanggungjawab yang ‘dirusak’ oleh PP KPI yang berkuasa secara unlimited sejak 2001 yang jelas-jelas ‘mengkhianati’ tuntutan reformasi 1998 serta pelanggaran berat terhadap UU SP/SB karena menguburkan sifat SP/SB yang bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab. Bersama Kemenko Maritim dan Kemenaker dalam konteks koordinasi interdept, untuk berkenan menjadi inisiator mengumpulkan/mengundangkan setiap pimpinan organisasi miliknya pelaut dan yang terkait seperti INNI, IKKPNI, FORKAMI, KPI Perjuangan, KPI Tanjung Priok, IFMA, PPI, termasuk INSA, Pelra, CIMA dan seterusnya, untuk berkenan duduk bersama demi satu tujuan menyelamatkan organisasi KPI sebagai organisasi serikat pekerjanya pelaut Indonesia. Sebab hubungan industrial akan menjadi sehat apabila serikat pekerjanya kuat.

Ketiga,
Mohon pemerintah yang terkait mengurus tenaga kerja pelaut, baik itu Kemenaker (Ditjen Binapenta dan PKK) sebagai pembina fungsional KPI maupun Kemenhub (Ditjen Hubla) sebagai pembina teknis KPI. Menjadi wajib sebagai pembina eks officio memiliki political will yang sejalan dengan tekad Presiden Jokowi yang di awal tahun 2019 akan memprioritaskan investasi pembangunan sumber daya manusia (SDM) tak terkecuali untuk pembangunan SDM pelaut, dengan lebih dulu mengembalikan jati diri organisasi KPI pada khitahnya, dimaksud agar pemerintah mudah menjalankan kebijakan investasi pembangunan SDM yang jadi komitmen Presiden Jokowi.

Demikian kesimpulan sementara versi Pelaut Senior yang disambut positif oleh Stafsus Menhub serta akan terus mengkomunikasikan dalam rangka merealisasikan aspirasi komprehensif yang disampaikan oleh Pelaut Senior sesuai dengan tupoksi dan SOP-nya.

Ia menegaskan perjuangan luhur tanpa lelah Pelaut Senior dan sudah berkomitmen final untuk tidak mementingkan kepentingan sendiri dan komunitasnya.

“Untuk tidak menuntut hak kegunaan kontribusi untuk kegiatan sosial serta peningkatan kesejahteraan pelaut sendiri dan keluarganya. Tidak untuk menjadi pengurus KPI sekalipun ada yang meminta dan memilihnya. Harus mengembalikan marwah reformasi dengan pentingnya terjadi regenerasi kepengurusan di tubuh organisasi KPI yang menuntutnya.” tegas Teddy.

Lebih lanjut Teddy berharap semoga pemberdayaan, pencerahan dan kesejahteraan bagi pelaut Indonesia bisa teewujud.

“Semoga harapan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan orang banyak, khususnya demi pemberdayaan, pencerahan dan kesejahteraan bagi pelaut Indonesia dan keluarganya, bisa terealisasi, tercapai dan terwujudkan secara nyata.” harapannya.

Penulis : Fitra

Editor : YES

Komentar
Loading...