Indonesiaberita.com, MOROTAI – Masa aksi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Morotai Bersatu (KMMB) melakukan demonstrasi kembali, Senin (03/12/2018) di Kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara.

Masa aksi meminta sikap DPRD untuk segera menurunkan Beny Laos sebagai Bupati Kab Pulau Morotai, karena sejak dilantik hingga kini banyak membuat persoalan bagi masyarakat.

Masa yang datang ini, juga membawakan beberapa atribut aksi diantaranya keranda mayat.

Bahrun Kurung menyampaikan, pihaknya hadir untuk meminta agar DPRD menyatakan sikap seperti yang sudah dijanjikan pada hari kamis lalu, bahwa hari Senin akan ada kejelasan sikap.

“Hari senin ini akan ada kejelasan sikap dari DPRD dalam hal ini memanggil Bupati Pulau Morotai dan kami juga ingin menegaskan kepada DPRD bahwa kami menolak program KUA-PPAS/APBD 2019 yang kami menilai sangat sarat akan kepentingan monopoli oleh Bupati Beny Laos” jelasnya.

Sementara itu Yasir perwakilan masyarakat Kec. Morotai Selatan menyesalkan sikap DPRD yang terkesan melakukan pembiaran atas kebijakan Beny Laos yang banyak menimbulkan permasalahan.

“Harapan dari masyarakat Morotai di hari ini DPRD Morotai bersikap tegas. Konon katanya DPRD secara kelembagaan akan memangil Beny Laos untuk dilakukan pemeriksaan, namun saat ini tidak ada sama sekali. Kami pemuda bersikap tegas kepada lembaga DPRD untuk melakukan rapat untuk membijaki praktek yang dilakukan Beny Laos seperti APBD Bodong, Dana Desa dan kasus lainnya,” ungkapnya

Lanjutnya, DPRD sebagai unsur pemerintah daerah, wajib hukumnya untuk melihat kondisi di daerah ini.

“Kami tegaskan kepada pimpinan DPRD agar panggil seluruh anggota DPRD untuk lakukan pemangilan kepada Beny Laos. Kami rakyat ingin mendengar langsung respon Bupati, jangan hanya berkomentar di media,” tegasnya.

Terpisah Ketua DPRD Fahri Hairudin mengatakan dirinya sudah melakukan pemanggilan.

“Kami secara lembaga tetap komitmen sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kami telah menyurat dan melakukan pemangilan kepada Bupati Beny Laos, namun ada surat dari Polres Morotai meminta kepada DPRD untuk mengadakan agenda kembali dan mempertimbangkan kembali soal keamanan,” tutupnya.

Penulis : MAN
Editor : YES