Indonesiaberita.com, JAKARTA – Hari ini bertepatan dengan peringatan hari HAM Internasional, 10 Desember 2018, AMIRA (Aliansi Masyarakat Milenial untuk Reforma Agraria) mengadakan diskusi terbuka di Comic Cafe, Tebet, Jakarta Selatan.

Diskusi yang mengambil tema “Reforma Agraria Zaman Now” menghadirkan Narasumber dari kalangan aktivis, Ahmad Rifai (Ketua Umum Serikat Tani Nasional), Rudi Hartono (Pemred Berdikari Online) dan Roy Septa Abimanyu (KSP) dengan moderator Lukman Hakim dari Komunitas Akar Rumput.

Dalam pemaparannya Koordinator AMIRA, Frans Ances Kurniawan, diskusi ini mengulas langkah-langkah reforma agraria yang dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi-JK baik dari hulu dalam bentuk redistribusi tanah, maupun hilir dengan langkah legalisasi dalam bentuk sertifikasi tanah secara massif.

“Sebagaimana kita ketahui untuk mensukseskan program reforma agraria tersebut, Presiden sudah mengeluarkan Perpres nomor 86 tahun 2018, yang berisi tentang obyek dan subyek reforma agraria,” ujarnya di Jakarta, Senin (10/12/2018).

Ditempat yang sama, Ketua Umum Serikat Tani Nasional Ahmad Rifai menyampaikan, karena reforma agraria adalah hal yang sangat mendasar, sebagai pondasi dalam membangun ekonomi yang berkeadilan bagi satu negara, Pemerintah harus berani serta tegas, dan agar reforma agraria sukses dibutuhkan dukungan yang luas dari masyarakat.

Sedangkan Pemimpin Redaksi Berdikari Online.com, Rudi Hartono mengutarakan pendangannya, bahwa reforma agraria adalah sebuah proses pertarungan politik antara kekuatan pro redistribusi dan anti-redistribusi, baik di dalam kekuasaan maupun di luar kekuasaan, pemilik tanah besar (korporasi), dan seringkali penghambat utama reforma agraria adalah oligarki.

Baca Juga : Berparas Cantik, Wanita Ini Blusukan Temui Masyarakat Bagikan Kalender

“Karena itu, dalam banyak pengalaman, reforma agraria selalu memerlukan dukungan yang kuat dari masyarakat, terutama petani dan masyarakat miskin. Kehendak dan aksi politik pemerintah dalam menjalankan reforma agraria perlu didukung oleh masyarakat luas,” ucap Rudi

Sementara itu perwakilan dari pemerintah dari Kantor Staf Presiden (KSP) Roysepta Abimanyu mengatakan, target reforma agraria sebanyak 9 juta hektar kepemilikan lahan untuk rakyat. Hingga Oktober 2018, telah disertipikasi dan didistribusikan sebanyak 9.491.557 bidang sertipikat.

“Sedangkan dari skema Perhutanan Sosial, seluas 2,2 juta hektar tanah kawasan hutan kini telah diberikan penguasaannya kepada masyarakat. Skemanya adalah sebagai berikut: 321.818 ha untuk hutan tanaman rakyat, 560.810 ha untuk Hutan Kemasyarakatan untuk pemberdayaan masyarakat di kawasan hutan, 321 ribu ha untuk hutan tanaman rakyat, Kemitraan Kehutanan sebesar 203 ribu ha, dan yang paling penting, seluas 1,1 juta hektar untuk hutan desa. Dengan penguasaan hutan, desa kini dapat memiliki aset yang dikelola untuk membangun desa,” terang Roy.

Sebelum diskusi ditutup, Roy Septa Abimanyu menambahkan, pesan dari pemerintah bahwa tanah-tanah yang telah disertifikasi itu bukan untuk di perjual belikan melainkan untuk pertanian, bisa juga dijadikan agunan di perbankan tetapi kepentingannya untuk pertanian, pungkas pria yang juga mantan aktivis pergerakan mahasiswa ini.

Editor : MAS