Menjadi Referensi Mendunia

Mahkamah Konstitusi Diharapkan “Adil” Dalam Sidang PHP Gubernur Malut

Indonesiaberita.com, MALUT – Sekitar satu juta jiwa penduduk Maluku Utara (Malut) kini menanti hasil sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pleno gugatan sengketa pilkada Malut yang di agendakan pada sidang pengucapan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) Gubernur Malut.

Berdasarkan nomor perkara 36/PHP.GUB-XVI/2018, dijadwalkan gelaran sidang pada tanggal 13 Desember 2018 bertempat di ruang pleno lantai 2, Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Menangapi hal tersebut, Ketua Kawan AHM Malut, Muhammad Ali Anwar, berkeyakinan, Mahkamah Konstitusi sebagai pengadil atas sengketa pilkada Malut akan memutuskan hasil pilkada sesuai Aturan Hukum yang berlaku di bangsa Ini.

“Analisa saya dari atas para-para kopra siang Ini, ditengah kepulan asap yang kian tinggi dan harga kopra yang kian rendah maka dapat dipastikan MK akan mendiskualifikasi hasil Pemunggutan suara ulang (PSU) di wilayah Halmahera Barat,” paparnya melalui Press rilis yang diterima Indonesia Berita. Selasa (11/12/2018).

Menurutnya, hal ini dikarenakan Jailolo Timur adalah kecamatan ilegal dalam kodefikasi wilayah kecamatan di Indonesia.

“Kecamatan Jailolo Timur dalam kodefikasi wilayah, tidaklah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia (RI),” imbuhnya.

Oleh karena itu, dirinya menerangkan, jika dalam putusan nanti, MK mengakui hasil PSU pada kecamatan tersebut naka sama halnya, MK mengakui adanya pemilihan siluman di daerah yang tidak dikenal sebagai kecamatan di Indonesia

“Jika kemudian muncul intervensi dari tangan-tangan kekuasaan maka putusan paling rasional adalah PSU pada TPS yang masih menyisahkan masalah,” terangnya.

Lanjut dirinya kemudian menegaskan TPS-TPS yang diduga bermasalah secara massif dan sistematis, yakni misalnya C7 (daftar hadir pemilih) yang tidak ditanda tangani oleh petugas KPPS.

“Padahal hal tersebut yang menjadi alasan terjadinya PSU beberapa waktu yang lalu,” tegasnya.

Ditegaskannya lagi, jika kemudian massifnya pelanggaran ini tidak dilihat secara baik oleh MK dan dalam putusannya memenangkan paslon yang bermasalah, maka MK telah mencederai marwah Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

“Mahkamah Konstitusi jangan hanya karena takut pada taring kekuasaan, kemudian mengabaikan kebenaran dan keadilan serta Hukum Konstitusi di bangsa ini serta mengabaikan fakta-fakta pelanggaran yang ada maka dapat saya katakan MK tidak layak menjadi pengadil dalam pilpres 2019,” tandasnya.

Editor : YES

Komentar
Loading...