Indonesiaberita.com, MALUT – Sekitar satu juta jiwa penduduk Maluku Utara (Malut) kini menanti hasil sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pleno gugatan sengketa pilkada Malut yang di agendakan pada sidang pengucapan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) Gubernur Malut.

Berdasarkan nomor perkara 36/PHP.GUB-XVI/2018, dijadwalkan gelaran sidang pada tanggal 13 Desember 2018 bertempat di ruang pleno lantai 2, Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Menangapi hal tersebut, Ketua Kawan AHM Malut, Muhammad Ali Anwar, berkeyakinan, Mahkamah Konstitusi sebagai pengadil atas sengketa pilkada Malut akan memutuskan hasil pilkada sesuai Aturan Hukum yang berlaku di bangsa Ini.

“Analisa saya dari atas para-para kopra siang Ini, ditengah kepulan asap yang kian tinggi dan harga kopra yang kian rendah maka dapat dipastikan MK akan mendiskualifikasi hasil Pemunggutan suara ulang (PSU) di wilayah Halmahera Barat,” paparnya melalui Press rilis yang diterima Indonesia Berita. Selasa (11/12/2018).