Indonesiaberita.com, JAKARTA – Ketua Umum Gerakan Cinta (GERCIN) NKRI, Hendrik Yance Udam, Perwakilan Kantor Staf Presiden Ifhdal Kasim dan Tokoh Aktivis 98, Aznil Tan membuka benang merah konflik Papua dalam Diskusi Kebangsaan, “Papua Membara, Ada Apa dengan Papua,” di Tiku Cafe, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Jumat (14/12/2018) lusa kemarin.

“Persoalan Papua hari ini adalah persoalan yang sangat genit dan seksi. Persoalan Papua bukan persoalan orang-orang yang kulit hitam dan keriting rambutnya, tetapi persoalan warga bangsa Indonesia karena Papua sudah final menjadi bagian integral dari NKRI,” ujar Hendrik orang asli Papua ini.

Lanjut dia, persoalan Papua kini disoroti dunia internasional dan seluruh warga Indonesia. Papua sudah final dalam NKRI tetapi tiba-tiba kita dikejutkan lagi dengan pembantaian 17 warga sipil di Trans Papua. Ini kejadian kriminal luar biasa, tragedi kemanusiaan yang melukai segenap warga bangsa dari Sabang sampai Merauke.

“Kenapa Papua terus membara? Ada apa di Papua? Kenapa sudah 57 tahun Papua terus berkonflik? Siapa yang bermain dan bermain untuk siapa? apa ada pihak-pihak yang diduga bermain mendukung aksi KKB di Papua untuk menghambat atau mengganggu proses pembangunan yang dilakukan Presiden Joko Widodo?” terang dia.

Ia menilai dari pemerintahan ke pemerintahan, persoalan-persoalan Papua adalah persoalan tentang kesejahteraan. Setiap bangsa di dunia ini tujuannya sejahtera. Kalau buaya kenyang, dia tidak mengamuk. Dia adalah binatang yang buas, kalau kenyang maka dia akan tidur dengan nyenyak.

“Hari ini ada yang mengaitkan konflik di Papua dengan OPM, tetapi saya tegaskan bahwa OPM sudah tidak adalagi. Yang ada di sana hanya kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM dengan motifnya adalah kesejahteraan. Jadi kita harus menanggapi dengan arif dan bijaksana,” ucapnya

Sambung Hendrik, saat ini adalah kelompok kriminal bersenjata (KKB), mereka mulai sangat aktif ketika saham PT. Freeport diambil alih Presiden Jokowi. Anehnya kata dia, ketika jaman Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) situasi Papua tenang-tenang saja, namun ketika Jokowi gencar membangun Papua tiba-tiba terjadi kasus pembunuhan warga sipil di Papua.

“Ini kepentingan politik, para aktor politik yang tidak terpenuhi dengan memanfaatkan OPM. Hal ini diperkeruh lagi dengan berita hoax di media sosial yang mengacaukan stabilitas keamanan Papua,” jelasnya

Ia juga meminta kepada elit-elit politik di Jakarta tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan untuk memperkeruh situasi di Papua. Jangan mengadu domba rakyat sipil demi kepentingan mau menjadi presiden. Siapa pun presidennya jangan mengorbankan rakyat Papua.

Namun tambah Hendrik menutup pernyataannya, bahwa stigma orang Papua identik dengan OPM, hal itu tidak benar, itu hanya sebagian kecil saja, pungkas Hendrik,

Diskusi kebangsaan yang dipandu oleh Akhrom Saleh tersebut dihadiri kurang lebih 100 peserta dari kalangan aktivis 98, pemuda Papua, aktivis perempuan serta dari kalangan mahasiswa.

Sampai acara diskusi selesai perwakilan dari Kantor Staf Presiden berhalangan hadir.

Penulis : BK

Editor : DR