Oleh : Harmi Dja’far

Menurut data Bank Indonesia, utang BUMN mencapai lebih dari Rp 4.534 triliun per Q2/Juni 2018 atau 4.376 pada akhir tahun 2017. Pada tahun yang sama yakni 2017, berdasarkan laporan Kementrian BUMN, total aset BUMN sebesar Rp 7.210 triliun per Desember 2017.

Jika dihitung dengan rasio Debt to Equity (DER), masing-masing BUMN, memiliki batas tertinggi yang berbeda-beda di masing-masing sektor. Misalnya BUMN yang bergerak di bidang transportasi sekarang ini nilai DER nya 1,59 kali. Sedangkan rata-rata industri yang bergerak di bidang yang sama memiliki Debt to Equity Ratio-nya 1,96 kali.

Kemudian DER industri telekomunikasi menggunakan rata-rata industri 1,12 kali sementara BUMN di sektor telekomunikasi DER 0,71 kali. Hal ini menggambarkan bahwa sektor industri telekomunikasi dan transportasi masih layak untuk menambah utang dalam kegiatan ekspansi di masing-masing sektor.

Berbeda dengan BUMN sektor perbankan nilai DER nya 6 kali dan sudah diatas rata-rata industri sektor perbankan yaitu 5,66 kali. Peningkatan DER di sektor perbankan ini dikarenakan untuk mendukung ekspansi BUMN yang membutuhkan dana segar untuk kegiatan usahanya. DER yang bernilai 6 kali tersebut sebesar 75% Dana Pihak Ketiga (DPK), dana tersebut didapat melalui sektor perbankan.

Umumnya BUMN di sektor perbankan telah melantai di bursa efek, sehingga DPK bisa diperoleh dengan cara melakukan penerbitan surat hutang melalui pasar modal dalam bentuk instrumen Medium Term Notes (MTN), obligasi domestik, maupun global bonds. Ini menjadi salah satu inovasi dalam mencari dan memperoleh dana segar sekaligus memperkuat struktur permodalan dan neraca BUMN.

Penulis adalah Manager Program Pusat Kajian Pengembangan Berdikari (PKPBerdikari).