Indonesiaberita.com, YOGYAKARYA – Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (BK DPD RI) telah memberhentikan sementara GKR Hemas sejak dibacakan tanggal 20 Desember 2018 kemarin di Jakarta.

Mencermati keputusan BK DPD RI yang telah memberhentikannya sementara, GKR Hemas mengatakan ada beberapa catatan yang harus saya sampaikan.

“Terkait hal itu ada beberapa catatan yang harus saya sampaikan.” kata GKR Hemas melalui rilisnya yang diterima redakasi Indonesia Berita Yogyakarta di Yogyakarta, Jumat (21/12/2018).

Beberapa catatan tersebut adalah :

PERTAMA : Ketidakhadiran saya dalam sidang dan rapat rapat di DPD RI belakangan ini bukan tanpa alasan.

Sejak Oesman Sapta Odang (OSO) dkk mengambil alih kepemimpinan DPD RI secara ilegal saya dan beberapa teman tidak mengakui kepemimpinannya, maka kalau saya hadir dalam sidang yang dipimpin OSO dan kawan-kawan berarti secara langsung mengakui kepemimpinannya.

Berdasarkan putusan MA di tingkat kasasi, MA tidak pernah menyatakan benar dan sah pengambilalihan tersebut.

Dalam hal ini yang saya tolak bukan orangnya tetapi caranya yang menabrak hukum. Hukum harus tegak di negeri ini dan tidak boleh ada warga yang kebal hukum apalagi berada di atas hukum. Kalau saya menutup mata akan hal ini, terus buat apa saya jadi anggota DPD RI.

Bahwa DPD adalah lembaga politik, maka harus diakui keputusannya pasti politik. Saya menolak kompromi politik, di atas DPD, negara ini adalah negara hukum, maka saya memilih kanalisasi hukum demi tegaknya marwah DPD, bukan kepentingan pribadi semata.

KEDUA : Keputusan BK memberhentikan sementara tanpa dasar hukum bahkan mengesampingkan ketentuan Pasal 313 UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang isinya sbb:
(1) Anggota DPD RI diberhentikan sementara karena:
a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 ( lima) tahun; atau
(b) menjadi terdakwa dalam tindak pidana khusus.

Sanksi yang dijatuhkan BK juga telah mengesampingkan Tata Tertib (tatib) DPD RI, anggota diberhentikan sementara kalau yang bersangkutan melanggar pidana dan menjadi terdakwa.

KETIGA : Logika point kedua di atas dianut oleh BK yang juga tidak dapat memroses laporan Afnan Hadikusumo terhadap Benny Ramdhani karena tengah diproses di Kepolisian.

KEEMPAT : BK diskriminatif karena tidak memproses laporan dua mantan anggota DPD RI Muspani dan Bambang Soeroso terhadap Nono Sampono Bulan Oktober lalu ke BK terkait keputusan sikap politik DPD RI yang ingin meninjau ulang keputusan Mahkamah Konstitusi yang melarang pengurus parpol untuk maju DPD RI.

Kembali lagi, Hemas menekankan untuk surat yang dibuat Nono Sampono dengan Kop Surat DPD RI itu diputuskan tidak melalui mekanisme dan prosedur yang diatur dan diputuskan dalam sidang paripurna DPD RI sebagaimana diatur di Tatib.

“Laporan keduanya dianggap sepi.” ujar GKR. Hemas.

Penulis : Dovi Yati

Editor : YES