IBC JAKARTA – Dalam keterangannya Koordinator Nasional Poros Benhil yang merupakan gabungan organisasi Relawan Jokowi Aznil Tan mengatakan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko kecelakan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua.

Artinya lanjutnya, berdasarkan undang-undang pekerja diwajibkan iuran. Disitulah kata Aznil dana pekerja yang dikelola BPJS hingga triliunan rupiah rentan dikorupsikan.

“Sudah menjadi rahasia umum, BPJS-TK rentan terhadap kejahatan korupsi, bahkan menjadi tempat sarang korupsi. Modus korupsi dilakukan para direksi BPJS dengan memark-up anggaran dan kebijakan yang merugikan pekerja sebagai anggotanya,” ungkap dia.

Apalagi kata dia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga telah menemukan sejak lama, BPJS Ketenagakerjaan kedapatan telah mengelola invetasinya diduga tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

Ditambah lagi sambungnya, dugaan skandal indikasi korupsi pengadaan sistem Informasi Teknologi (IT) BPJS TK dengan nilai kerugian berkisar Rp 289 miliar‎ tapi sampai sekarang belum juga ada tindaklanjut dari instansi berwenang.

Jelas hal tersebut kata Aznil merugikan para pekerja, kalau hal itu terus didiamkan maka pekerja menjadi korban, sebab lanjut dia,”kan uang buruh, uang pekerja, mereka para pejabat BPJS TK itu di gaji oleh peserta iuran yang merupakan pekerja,” imbuhnya

Untuk itu, ia dan para relawan Jokowi tergabung dalam Poros Benhil sebagai mata telinga Jokowi meminta :

  1. Presiden Joko Widodo untuk segera turun tangan membersihkan manajemen BPJS Ketenagakerjaan sampai keakar-akarnya sebagai komitmen menciptakan pemerintah yang bersih tertuang dalam visi-misi Nawa Cita
  2. KPK tidak boleh tutup mata atas praktek-praktek korupsi terjadi di BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara itu dihubungi melalui pesan singkat WhatsApp, Deputi Direktur Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja menyampaikan, “prinsipnya kita menindaklanjuti dengan serius setiap pelaporan dari masyarakat terkait operasional,” ucap Utoh.

Sambungnya mengatakan, BPJS TK memiliki kanal di website yang menampung pengaduan masyarakat dalam hal pengawasan pelaksanaan operasional BPJS Ketenagakerjaan.

“Nah kan kita badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, terus juga kegiatan operasionalnya diatur ketat sesuai dengan regulasi dan peraturan perundangan yang berlaku, serta diawasi berbagai lembaga berwenang seperti BPK, OJK, KPK dan kantor Akuntan Publik,” terang Utoh kepada redaksi, Kamis (27/12/2018) sore dengan ramah.

Lanjutnya, ia juga akan menindaklanjuti atas temuan dari hasil pemeriksaan lembaga pengawas tadi, “kita telah menindaklanjutinya dan melaporkan kepada Presiden RI,” jelasnya.

Utoh juga menambahkan, “Kita follow-up setiap laporan, walau juga akan menindaklanjuti dan menindak tegas setiap laporan yang tidak benar dan berbentuk fitnah sesuai dengan peraturan yang berlaku, tujuannya meningkatkan tata kelola yang baik di BPJS TK,” pungkas Deputi Direktur Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan.

Penulis : AI|Editor : DR