Indonesiaberita.com, JAKARTA – Diskusi yang diselenggarakan Pusat Kajian Pengembangan (PKP) Berdikari di Jakarta Selatan, Senin (14/1/2019) dengan tema ‘Diskusi Ham dan Korupsi’, menghadirkan Dewan Pertimbangan Presiden Mayor Jenderal (Purn) Sidarto Danusubroto, Sekjen PKP Berdikari Osmar Tanjung dan sebagai Moderator, Direktur PKP Berdikari Arimbi Heroeputri serta puluhan peserta diskusi dari berbagai kalangan.

“Negara harus memenuhi (fulfill) hak-hak dasar (basic rights) masyarakat. Pemenuhan kebutuhan hak dasar adalah pemenuhan hak atas pembangunan. Hak atas pembangunan adalah hak azasi manusia,” ujar Osmar Tanjung

Lanjut dia, Hak Azasi Manusia tidak saja menyangkut hak atas pembangunan melainkan juga hak-hak lain yang dipenuhi oleh negara terhadap warganya, seperti hak berpolitik, berpendapat dan hak lainnya dalam memberikan rasa aman (secure) kepada warga dalam kehidupan sehari-hari.

“Itu sebabnya negara harus melawan bentuk-bentuk teror, apalagi dalam kejahatan kemanusiaan yang terorganisir yang menghantui setiap negara yakni terorisme. Teror dan terorisme adalah sumber kejahatan kemanusiaan (crimes against humanity) sebagai ‘biang’ ketidaknyamanan warga (insecure),” sambung Osmar.

Ia juga menambahkan, teror terhadap Ketua KPK dan Wakil Ketua KPK tidak bisa dibiarkan. Presiden Jokowi sudah perintahkan pihak berwenang untuk mengusut tuntas pelempar bom molotov kepada Ketua dan Wakil Ketua KPK. Kita tidak usah menduga-duga siapa pelakunya, biarkan pihak kepolisian bekerja mengusut tuntas aksi teror dimaksud.

“Sangat jelas hubungan teror ke komisioner KPK terkait dengan tupoksi mereka yakni pemberantasan korupsi. Adanya tindakan yang dilakukan terhadap mereka yang korupsi adalah menguntungkan rakyat. Penyelamatan uang korupsi yang bersumber dari dana APBN ataupun APBD adalah komitmen Pemerintahan Jokowi-JK agar dana pembangunan dapat dimanfaatkan dan diperuntukan sebesar-besar demi kepentingan pembangunan,” ucap Osmar

Sementara itu Watimpres Sudarto Danusubroto menyampaikan, Komitmen Pemerintahan Jokowi-JK dilaksanakan karena percaya bahwa pembangunan adalah hak rakyat yang telah memberikan amanah kepada mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI ke-7.

“Ada Rp 18 Triliun dana pembangunan yang diselamatkan KPK pada tahun 2017. Bahkan ada tindakan korupsi besar yang menyelamatkan Rp 1,5 Triliun uang negara,” kata pria yang akrab disapa Opa ini.

Lebih lanjut ia mengatakan, Seiring dengan korupsi, peningkatan layanan publik berhasil menghemat Rp 41,5 Triliun karena pemerintahan berjalan efektif dan kualitas pelayanan publik meningkat. Rasa nyaman, melawan kejahatan kemanusiaan, hak atas pembangunan adalah hak azasi manusia, pungkas mantan Ketua MPR RI ini.

Editor : DR