Indonesiaberita.com, JAKARTA – Selama hampir tiga tahun belakangan ini masyarakat di Desa Campang Tiga Ulu, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan berjuang untuk mendapatkan kembali hak atas tanah yang direbut paksa oleh PT Laju Perdana Indah (LPI). PT LPI merupakan perusahaan gula yang dimiliki oleh PT Indofood Sukses Makmur (Indofood Group).

“Sebagaimana kita ketahui bersama, persoalan tanah adalah persoalan hidup dan matinya rakyat. Hal itu yang menjadi pegangan kuat masyarakat di Desa Campang Tiga Ulu, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan.” kata Komite Pimpinan Pusat Serikat Tani Nasional KPP STN), Ahmad Rifai melalui keterangan persnya yang diterima redaksi Indonesia Berita di Jakarta, Senin (14/1/2019).

Menudut Rifai masyarakat Desa Campang Tiga Ulu meminta kembali hak atas tanah seluas 1322 hektar yang sudah direbut oleh PT LPI semenjak tahun 1997 lalu.

“Artinya, sudah hampir 22 tahun masyarakat setempat terus berjuang untuk mendapatkan haknya kembali.” ungkapnya.

Untuk informasi, pada tahun 1976 dan 1978, masyarakat desa setempat mendapatkan lahan seluas 322 hektar dari Pesirah atau Pemerintah Marga pada saat itu. masyarakat mendapatkan izin untuk penggarapan lahan dibuktikan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT/Girik) dan dokumen itu saat ini masih dipegang oleh mereka. Namun, 17 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1995, PT Laju perdana Indah (LPI) masuk ke lahan tersebut. Dua tahun kemudian, 25 April 1997, PT LPI mendapatkan izin lokasi dengan Nomor Surat: 002/SK-ILP/OKU/1997.

Melalui surat itu, Rifai menjelaskan PT LPI mendapatkan izin penggunaan tanah dengan status Hak Guna Usaha (HGU) seluas 25.362 hektar.

“Lahan yang masuk dalam izin itu tersebar di beberapa desa, seperti Desa Betung, Campang Tiga Ulu, Burnai Mulia, Nirwana, Margorejo, Kota tanah, Tanjung kukuh, Taman agung, Cahaya negri dan Taraman di Kecamatan Cempaka Kabupaten Oku Timur.” jelasnya.

Selanjutnya Rifai menegaskan atas permintaan PT LPI, ada kesepakatan antara pihak perusahaan dengan masayarakat.

“Masyarakat diminta menyerahkan tanah yang diberikan oleh Pesirah seluas 322 hektar kepada perusahaan. Setelah lahan diberikan, mereka dijanjikan tanah tersebut akan dibeli.” tegasnya.

Bahkan, dirinya menuturkan agar penbayaran lahan seluas 322 hektar itu dapat segera dilakukan, PT LPI meminta masyarakat untuk menyerahkan lahan lain seluas 1000 hektar.

“Lahan itu diminta secara cuma-cuma (hibah) oleh PT LPI dengan meminta masyarakat untuk menandatangani pernyataan di depan notaris. Dokumen pernyataan itu sampai saat ini juga masih dipegang oleh masyarakat setempat.” tutur Rifai.a

Lanjut Rifai setahun kemudian, 30 November 1998, pihak perusahaan, dalam hal ini PT LPI mengundang masyarakat ke Jakarta. Saat di Jakarta, antara kedua belah pihak tidak mendapatkan kesepakatan terkait penyelesaian pembelian dan pembayaran lahan yang sudah diberikan kepada PT LPI.

“Sembilan tahun tanpa penyelesaian yang berarti, pada 20 Februari 2007, masyarakat menarik kembali tanah yang sudah dihibahkan kepada PT LPI seluas 1000 hektar dihadapan Notaris Fauzi. Hal itu dilakukan lantaran tidak niat baik dari pihak perusahaan untuk menepati janji yang sudah disampaikan sebelumnya.” lanjutnya.

Masih kata Rifai hingga saat ini, setelah 22 tahun berselang, PT LPI belum juga menyelesaikan persoalan lahan yang dipakai selama puluhan tahun. Bahkan, janji untuk membeli atau membayar ganti rugi juga tidak pernah ditepati. Pada akhirnya, pada tahun 2017 lalu, masyarakat setempat mengadukan persoalan sengketa lahan ini kepada Pemerintah Kabupaten OKU Timur. Selanjutnya, Pemkab membentuk Tim Terpadu (Tim 9) untuk menyelesaikan permasalahan lahan ini.

“Hingga akhirnya, pada tanggal 1 Februari 2018, Tim Terpadu yang dibentuk oleh Pemkab OKU Timur melakukan peninjauan langsung ke lokasi lahan dan mendapatkan hasil bahwa PT LPI tidak dapat menunjukkan bukti ganti rugi lahan seluas 322 hektar di Desa Campang Tiga Ulu Ataran Sungai Dua. Malahan, Perusahaan hanya mampu munjukkan bukt ganti rugi lahan untuk Wilayah Ataran Hanpolom Jambi.” tambahmya lagi.

Akhirnya, menurut Rifai dengan mediasi yang dilakukan oleh Pemkab OKU Timur, terjadi pertemuan antara masyarakat dengan pihak PT LPI.

“Dari pertemuan itu, PT LPI masih belum dapat menunjukkan bukti ganti rugi lahan. Karena tidak memiliki bukti yang cukup, perusahaan berupaya untuk membujuk masyarakat dengan menawarkan dana kerohanian sebesar Rp 1.000.000 per surat. Namun, masyarakat tetap teguh menolak dana kerohanian tersebut.” pungkasnya.

Sehubungan dengan adanya laporan dari Komite Pimpinan Wilayah Serikat Tani Nasional (KPW STN) Provinsi Sumatera Selatan yang tergabung dalam Posko Menangkan Pancasila Sumatera Selatan terkait konflik agraria antara masyarakat pemilik lahan di Desa Campang Tigo Ulu, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan dengan PT LPI tersebut, Komite Pimpinan Pusat Serikat Tani Nasional (KPP STN) menuntut:

  1. Kembalikan tanah milik masyarakat Desa Campang Tiga Ulu seluas 1322 hektar.
  2. Hentikan Izin HGU yang diberikan kepada PT LPI apabila tidak mewujudkan keputusan Tim Terpadu (Tim 9) yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten OKU Timur bersama dengan masyarakat setempat.
  3. Selesaikan konflik agraria yang terjadi di Kabupaten OKU Timur.
  4. Laksanakan Pasal 33 UUD 1945 dan UUPA No. 5 Tahun 1960.

Penulis : Fitra

Editor : YES