Indonesiaberita.com, PALU – Ribuan warga yang tergabung dalam Forum Korban Likuifaksi Kelurahan Balaroa Provinsi Sulawesi Tengah melakukan aksi demonstrasi, dengan mendatangi Kantor DPRD Palu, Kantor Walikota Palu, DPRD Sulteng dan Kantor Gubernur Sulteng, Senin (14/1) lalu.

Aksi ini dilakukan untuk menuntut kepastian hak dan nasib para korban bencana gempa dan likuifaksi yang terjadi pada 28 September 2018 lalu.

Sekretaris Forum Korban Likuifaksi Balaroa, Agus Manggona dalam orasinya sangat menyesalkan sikap pemerintah lantaran lamban menangani nasib mereka.

“Sampai hari ini sudah 107 hari pascabencana, tapi ribuan korban likuifaksi Balaroa masih tinggal di tenda-tenda darurat,” kata Agus Manggona di depan ribuan massa yang ikut turun ke jalan.

Ia menyebut, sebagai korban bencana, warga Balaroa menolak pemberian hunian sementara (Huntara) dari pemerintah.

“Sampai saat ini, sudah 3 bulan pascabencana, sama sekali belum ada yang mendapat huntara untuk warga korban di Balaroa. Karena itu kami meminta agar langsung disiapkan huntap untuk tempat tinggal kami,” imbuh Agus, di Kantor Gubernur Sulteng.

Dalam aksi tersebut, warga korban likuifaksi Balaroa itu juga meminta agar pemerintah segera merealisaikan janji ganti rugi atas korban jiwa dan kerusakan rumah.

“Karena Ganti rugi itu bisa meringankan beban kami sebagai korban yang telah kehilangan seluruh harta benda dan keluarga,” katanya.

Di kantor gubernur, massa ditemui Kepala BPBD Provinsi Sulteng. Sementara saat di DPRD Provinsi Sulteng, 25 delegasi massa yang terdiri dari pengurus forum dan tokoh-tokoh masyarakat Balaroa ditemui Pansus Penanganan Bencana Pasigala.

Dalam aksi yang dimulai sekira Pukul 09.30 – 13.15 WITA itu, para korban yang kehilangan harta benda dan keluarga itu membacakan enam point tuntutan kepada pemerintah.

Tuntutan tersebut diantaranya, warga korban likuifaksi Balaroa menolak direlokasi ke wilayah lain, menolak Hunian Sementara (Huntara) dan menuntut percepatan pembangunan Hunian Tetap (Huntap). Massa juga minta agar anggaran Huntap segera dikompensasikan kepada korban likuifaksi Balaroa.

Selanjutnya, massa juga menuntut hak-hak keperdataan warga atas lahan yang terdampak likuifaksi dan harus jelas ganti ruginya. Mendesak pendistribusian logistik/sembako kepada warga Balaroa harus berbasis data yang valid dan didistribusikan oleh pemerintah setempat, serta menuntut agar pemerintah segera merealisasikan santunan duka bagi korban warga Balaroa yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.

 

Penulis: Asyram
Editor: MAS