Menjadi Referensi Mendunia

Inilah Skema Instrumen Fiskal Pembiayaan Proyek Palapa Ring Yang Bernilai 1,38 Triliun

Indonesiaberita.com, MANADO – Selama empat tahun terakhir pemerintah fokus membangun Indonesia dari pinggir (membangun dari daerah terluar – red) sebagai wujud Nawa Cita Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun seluruh pelosok negeri.

Pembangunan proyek Palapa Ring atau Proyek infrastruktur fiber optik sebagai tulang punggung jaringan komunikasi di seluruh wilayah Indonesia, dilakukan Pemerintah dengan memanfaatkan berbagai langkah. baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun non-APBN.

Salah satu hasil pembangunan, yaitu Palapa Ring Bagian Tengah. Untuk membangun proyek yang bernilai fantastis ini, Pemerintah menggunakan instrumen fiskal yang bervariasi.

Hal ini dilakukan, sebagai salah satu bukti bahwa Pemerintah tidak hanya bisa membangun dengan APBN atau utang, tetapi membangun juga dengan menggunakan instrumen yang lain.

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, proyek yang bernilai Rp 1,38 triliun ini memungkinkan akses kecepatan internet 4G sampai dengan 30 Mbps, yang dibangun dengan Skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP) dengan penjaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesa (PT PII), karena dinilai, skema ini terbukti efektif untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur tanpa harus terkendala keterbatasan APBN ataupun berutang.

“Membangun infrastruktur sekarang ini bukan hanya dari APBN tapi juga memanfaatkan skema yang ada. Kami memanfaatkan kebijakan dan instrumen fiskal yang ada untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur,” kata Sri Mulyani saat melakukan kunjungan kerja dan melakukan uji coba jaringan Palapa Ring Paket Tengah, di Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, beberapa waktu lalu.

Lebih jauh, Sri Mulyani mengatakan, bahwa Pembiayaan proyek ini diterapkan dengan skema availability payment, yang memungkinkan pemerintah memulai pembayaran penggantian modal yang ditanamkan investor setelah proyek beroperasi. Dimana Pemerintah menggunakan dana universal service obligation (USO) untuk operasional Palapa Ring. Dana USO merupakan dana kontribusi perusahaan telekomunikasi dengan bobot 1,25% setiap kuartalnya.

“Jumlah penjaminan proyek ini sekitar Rp 1,38 triliun untuk 15 tahun melalui PT Penjaminan Infrastruktur, untuk kepastian pembayaran, kita bisa menarik swasta untuk ikut mendanai. Sehingga kita tidak perlu menunggu katakanlah 15 tahun untuk mendanai dengan APBN,” katanya.

Menurutnya, KPBU adalah salah satu instrumen untuk membantu kementerian dan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur. Karena, kalau menunggu kemampuan APBN, itu artinya harus menunggu sampai 15 tahun untuk bisa mewujudkan Proyek Palapa Ring.

“Dalam pelaksanaannya, KPBU ini digawangi oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII). BUMN itu memberikan kepastian untuk pembayaran sehingga swasta bisa lebih nyaman ikut serta membangun infrastruktur, dan bisa dirasakan manfaatnya,” ujar Mulyani.

Pemasangan jaringan Fiber optik di dasar laut. Photo : Ist

Selain itu, dikatakan Menkeu, penjaminan oleh PT PII tersebut, berhasil menarik minat investor swasta untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur.

“Dengan adanya jaminan yang diberikan oleh PT PII 15 tahun kepastian pembayaran, kita bisa menarik swasta untuk bisa ikut mendanai. Kita bisa membangun secara cepat dengan jaminan, dan oleh karena itu resources atau sumber daya yang berasal dari swasta maupun sumber daya yang lain bisa ikut secara gotong royong,” ungkap Sri Mulyani

Dalam kesempatan yang sama, Menkominfo menyampaikan manfaat dari proyek infrastruktur telekomunikasi ini. Palapa ring membangun jaringan, kata Rudiantara, itu ibaratnya seperti jalan tol untuk internet. Kalau kita punya tol laut, tol darat, ini tol langit.

“Pembangunan sudah 100%, sehingga tengah tahun 2019 semuanya akan diintegrasikan,” tukas Rudiantara

Senada dengan Menkominfo, Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, Armand Hermawan menuturkan, beroperasinya proyek Palapa Ring Tengah ini menghadirkan akses internet cepat di 17 Kabupaten / Kota di 4 Provinsi.

“Proyek ini merupakan proyek KPBU kedua di bidang telekomunikasi yang sudah beroperasi dan mendapatkan penjaminan pemerintah melalui PT PII,”ucap Armand Hermawan.

Hermawan mengatakan, skema KPBU dalam membangun infrastruktur sudah mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bahkan menjangkau sampai ke pulau terluar di Indonesia.

“Misi kami sebagai perusahaan adalah untuk mendukung pembangunan infrastruktur dari titik-titik terluar, terpencil, dan terdepan di Indonesia,” terangnya.

Editor : YES

Komentar
Loading...