Indonesiaberita.com, JAKARTA – Pemerintah harus cermat dan hati-hati dalam membuat aturan main mengenai tata kelola sektor migas.

Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe) Binsar Effendi Hutabarat mengatakan daripada berbelit-belit terus, kiranya tidak perlu lagi Presiden Jokowi repot-repot merevisi UU Migas.

“Kembalikan saja ke undang-undang nomor 8 tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara atau yang dikenal dengan sebutan UU Pertamina.” katanya melalui keterangan pers yang diterima redaksi Indonesia Berita di Jakarta, Jumat (25/1/2019).

Selanjutnya dirinya menjelaska.n pada pasal 5 tentang tujuan di UU Pertamina adalah untuk membangun dan melaksanakan pengusahaan migas dalam arti seluas-luasnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan negara, serta menciptakan ketahanan nasional. IBinsar menambahkan Pasal 6 ayat 1 UU aquo, bergerak di bidang pengusahaan migas meliputi eksplorasi dan eksploitasi (hulu) serta pemurnian, pengolahan, pengangkutan dan penjualan (hilir). Sedangkan Pasal 6 ayat 2 UU aquo, pergerakan itu dengan persetujuan Presiden dapat dilakukan perluasan bidang-bidang usaha sepanjang masih ada hubungan dengan pengusahaan migas, serta berdasarkan pada anggaran perusahaan, rencana kerja tahunan dan rencana investasi perusahaan.

“Dari tujuan dan maksud saja sudah jelas, yaitu untuk kepentingan menjalankan amanat konstitusi negara yang termaktub dalam Pasal 33 ayat 2 untuk usaha hilir dan ayat 3 untuk usaha hulu. Secara eksplisit presiden yang menentukan kebijakan atas pengusahaan migas tersebut.” ungkap Binsar Effendi menjelaskan.

Sebab sejak dibahas di DPR, menurut Binsar Effendi sejatinya sangat menolak adanya salah satu poin draft revisi UU Migas yang membentuk Badan Usaha Khusus (BUK).

“Kenapa harus sibuk-sibuk dibentuk BUK, Pertamina dulu itu sudah ada BKKA (Badan Koordinator Kontraktor Asing) dan berjalan disiplin”, ujarnya.

Menurut Binsar Effendi saat RUU Migas akan disetujui oleh DPR melalui Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR bidang Korinbang AM Fatwa (alm), eSPeKaPe menolaknya. Sebab alih-alih mau hentikan monopoli Pertamina atas pengusahaan migas Indonesia, justru indikasi mengkapitalisasi liberalisasi di akomodir di RUU Migas 2001 itu. Salah satunya harga jual BBM mengikuti mekanisme pasar.

“Artinya Pertamina yang mengemban amanat Pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945 sekaligus itu, juga dalam rangka menjalankan peraturan UU No. 8 Tahun 1971 tentang Pertamina. Wajib mendapatkan pengecualian untuk tidak memberlakukan UU Anti Monopoli, sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf a UU aquo. Tapi DPR dan Pemerintah saat itu tidak mau tahu, yang penting UU Pertamina dikuburkan dan diganti dengan UU Migas, yang belakangan ternyata diduga merupakan pesanan kontraktor asing yang ingin lebih banyak mengelola migas di Indonesia”, ujarnya tegas.

Diakhiri keterangan persnya Binsar berharap agar pada debat kedua pada 17 Februari 2019 yang salah satu temanya adalah soal energi tidak ada lagi akan merivisi UU Migas.

“Dengan demikian kami, eSPeKaPe, berharap dalam debat kedua pada 17 Februari 2019 di Hotel Fairmont Senayan, yang salah satu temanya adalah soal energi. Sangat diharapkan tidak ada lagi akan merevisi UU Migas. Tapi langsung saja akan kembalikan pengusahaan migas ke UU Pertamina, agar kemandirian dan kedaulatan energi terwujud sekaligus”, pungkas Ketua Umum eSPeKaPe Binsar Effendi Hutabarat yang didampingi oleh Yasri Pasha Hanafiah, Arief Sedat, Max Manuhutu dan Teddy Syamsuri di kantor sekretariat eSPeKaPe dibilangan Jatinegara Jakarta Timur.

Seperti diketahui di rapat terbatas (ratas) Kabinet Kerja pada Rabu 23 Januari 2019 yang lalu, membahas revisi Undang Undang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas), Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) wanti-wanti untuk pemerintah dapat cermat dan hati-hati dalam membuat aturan main mengenai tata kelola sektor migas.

Rancangan revisi UU Migas No 22 Tahun 2001 itu sendiri sebagai inisiasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), oleh Presiden Jokowi meminta kabinetnya harus dikaji agar tidak bertentangan dengan konstitusi.

Presiden Jokowi berharap revisi UU Migas dapat memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional. Baik dari sisi produksi, kapasitas, investasi, hingga ke sisi sumber daya manusia (SDM) di industri migas.

Presiden Jokowi berprinsip bahwa kemandirian energi merupakan kunci dalam pembangunan Indonesia ke depan. Presiden Jokowi berharap revisi UU Migas nantinya dapat mereformasi seluruh tata kelola migas di tanah-air sehingga lebih efesien, transparan, tidak berbelit-belit, sederhana, bisa berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Editor : YES