Indonesiaberita com, JAKARTA – Dalam rangka mengulas langkah-langkah reforma agraria yang sedang dan akan dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi-JK, baik dari hulu dalam bentuk redistribusi tanah, maupun hilir dalam bentuk sertifikasi tanah, Jum’at 25 Januari 2019, AMIRA (Aliansi Masyarakat Milenial untuk Reforma Agraria) kembali mengadakan diskusi terbuka di Comic Cafe, Tebet, Jakarta Selatan.

Diskusi yang dikemas dengan ‘Bincang Reforma Agraria era Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla’, menghadirkan nara sumber Cahyo Gani Saputro dari Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI), Ridwan Darmawan SH mewakili Persaudaraan Mitra Tani Nelayan Indonesia (PETANI), Ketua Umum Serikat Tani Nasional (STN) Ahmad Rifai dan Dr Benny Soediro dari Keluarga Besar Marhein (KBM) serta perwakilan Komite Rakyat Nasional (KORNAS)-Jokowi (aliansi Poros Benhil).

Sebagai pembuka, menurut Cahyo Gani Saputro, Agraria bukan hanya tanah melainkan apa yang dijabarkan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 45, dan sampai sekarang ada ketimpangan kepemilikan lahan, contohnya untuk kawasan hutan hanya sekitar 45% lahan hutan dikuasai rakyat, selebihnya dikuasai oleh swasta.

“Ketimpangan kepemilikan lahan inilah yang menjadi latar belakang bagi pemerintah JKW-JK untuk melaksanakan Reforma Agraria,” bebernya.

Sedangkan Ridwan Darmawan mengatakan, Reforma Agraria jangan hanya berhenti pada pembagian lahan saja, tetapi harus menjadi langkah strategis untuk mewujudkan kemandirian pangan di Indonesia.

Sementara itu Desiana Putri mewakili KORNAS – Jokowi yang tergabung dalam Aliansi Poros Benhil (Relawan Jokowi) menyampaikan, Reforma Agraria era JKW-JK tidak hanya memberi sertifikat tanah, tetapi juga memberikan bibit tanaman pekebunan bagi penerima sertifikat tanah tersebut.

Desi juga menuturkan pengalamannya pernah melakukan Advokasi kepada masyarakat terkait permasalahan tanah di Provinsi Riau. Dalam pengalamannya tersebut ditemukan berbagai permasalahan tanah antara rakyat dan perusahaan.

“Permasalahan sengketa tanah jaman-now adalah tidak siapnya BPN mengikuti gerak cepat langkah Jokowi,” pungkas wanita berhijab ini.

Sedangkan Beny Soediro, bahwa sekarang ini dibutuhkan Land Reform, Land Konsolidasi serta Pelayanan Prima.

“Bahwa lanrdreform dan land konsolidasi itu bukan untuk tanah di darat saja, tetapi juga tanah di laut dengan membuat batas-batas lahan kepada petani rumput laut dan garam,” ucap Beny.

Untuk mendukung keberhasilan Reforma Agraria, ASN harus bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan melayani apa yang dibutuhkan masyarakat, “inilah yang disebut Layanan Prima,” ujarnya

Bincang Reforma Agraria yang dipandu oleh Vivin Sriwahyuni sebagai moderator, diakhiri oleh pernyataan Ahmad Rifai (STN) bahwa pada masa Pemerintahan JKW-JK sedang giat-giatnya melaksanakan Reforma Agraria dengan cara soft, agar Reforma Agraria berjalan dengan baik, tanpa menimbulkan gejolak serta kegaduhan.

“Di samping redistribusi lahan, pembagian bibit tanaman pertanian dan lain lain, pelaksanaan RA juga dilakukan di hilir, dengan cara bagi-bagi sertifikat,” ujar Rifai.

Untuk itu Ahmad Rifai menyerukan agar program Reforma Agraria harus didukung sepenuhnya oleh rakyat, “supaya ke depan ada keadilan dalam penguasaan lahan, sehingga kemandirian pangan bisa terwujud dengan menjadikan petani sebagai pilar utama, dan juga rakyat memiliki alat produksi sendiri untuk mengembangkan kehidupannya menuju kehidupan yang sejahtera,” tandas pria yang selalu membela kepentingan rakyat kecil ini.

Editor : DR