Indonesiaberita.com, PELALAWAN – Dugaan penggunaan ijazah palsu oleh oknum Kepala Desa Air hitam Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan mencuat.

Kabar miring tersebut diungkapkan oleh beberapa orang masyarakat kepada Indonesia Berita pada Senin 4 Febtuari 2019 kemarin dikediamannya Desa Air Hitam.

Masyarakat yang enggan disebutkan namanya mengatakan, pihaknya telah lama menyampaikan keluhan tersebut kepada panitia pelaksana (Panpel) pemilihan kepala desa, Sahadi, pada periode pertama tahun 2013 silam, namun Ketua Panpel tidak berkomentar.

“Dulu pernah saya sampaikan hal tersebut kepada Ketua Panpel-nya (Sahadi – red), tapi tidak ada komentar, entah takut entah bagaimana,” terang salah seorang warga Desa Air Hitam yang namanya enggan disebutkan.

Menyikapi dugaan penggunaan ijazah palsu Kades Air Hitam  tersebut, beberapa warga setelah didampingi kuasa hukum akan melaporkan kepihak penegak hukum Kabupaten Pelalawan.

“ia kita minta didampingi untuk melaporkan Kades Air Hitam ke penegak hukum bang, sudah parah kali ini,” jelasnya geram.

Dikonfirmasi melalui telepon selulernya pada Selasa (5/2/2019) siang, Tansi Sitorus terkait dugaan ijazah palsu yang ditudingkan kepadanya justru mendukung rencana warga untuk melaporkannya.

“Bagus itu, bila perlu saya bantu dananya untuk mencari sekolah itu,laporkanlah!” jelasnya singkat kepada Indonesia Berita.

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 263 diterangkan Tindak pidana berupa pemalsuan akta otentik yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, seolah-olah isinya benar dan dapat menimbulkan kerugian, dapat diancam dengan pidana penjara selama enam tahun.

Peristiwa hukum yang sama telah terjadi pada oknum Kades yang ada didaerah provinsi Bengkulu pada tahun lalu. Polisi akhirnya menahan oknum Kades yang dilaporkan oleh warganya karena diduga telah gunakan ijazah palsu.

Di dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional telah disebutkan, bagi siapa saja yang terbukti memalsukan akta otentik atau Ijazah, maka dipidana penjara selama Lima tahun dan atau denda sebanyak Rp 500.000.000.

Editor : YES