Menjadi Referensi Mendunia

UU Belum Direvisi, Partai Oposisi Setuju Hutang

Indonesiaberita.com, JAKARTA – Partai oposisi tidak dilarang melakukan kritik terhadap pemerintah, tapi harus konstruktif dan memberikan pendidikan politik yang benar bukan menyebarkan informasi yang salah.

“Misal dalam hutang negara yang digunakan untuk pembagunan saat ini oleh pemerintahan Jokowi sampaikanlah secara benar.” kata Faisal Racman, Aktivis ’98 melalui rilis yang diterima redaksi Indonesia Berita di Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Menurut Faisal yang juga calon legislagif (caleg) DPRD dari PDI Perjuangan Dapil 9 DKI Jakarta menegaskan hutang yang diperbolehkan dalam UU no 17 tahun 2003 yang belum pernah dirubah sampai hari ini oleh seluruh parpol di parlemen termasuk partai oposisi membatasi ratio hutang 60% dari PDB.

“Adapun seperti yang tertera dalam penjelasan UU Keuangan Negara no 17/2003 disebutkan bahwa Pasal 12 ayat (3)

bahwa defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto %i (PDB).
Hutang negara yang masih jauh di bawah 60% dari PDB itu jangan cuma jadi bahan gorengan kampanye politik.” tegasnya.

Dirinya kembali menegaskan Undang-undang ini sudah berlaku 16 tahun tidak pernah ada yang menolak atau merevisi dari pihak partai oposisi saat ini.

“Parpol itu fungsi salah satunya adalah legislasi , kenapa diam 16 tahun tapi teriak anti hutang sekarang?.” tegas Faisal kembali sambil bertanya.

Jika hutang sudah membengkak dan melanggar Undang-undang yang berlaku, ,Faisal menyampaikan kenapa tidak menggunakan fungsinya sebagai dewan yang mempunyai peran pengawasan terhadap Pemerintah.

“Kalo pemerintah melanggar undang-undang, kenapa anggota dewan tidak menggunakan fungsinya sebagai pengawas.” jelasnya.

Akhirnya Faisal menuturkan kebebasan berpendapat memang dijamin dalam konstitusi.

“Namun bukan pendapat asbun yang mengaburkann hal yang sebenarnya.” tutupnya sambil menekankan.

Penulis : Fitra

Editor : YES

Komentar
Loading...