Menjadi Referensi Mendunia

Nasionalisasi Migas Oleh Presiden Jokowi Untuk Menuju Kemandirian Energi

Indonesiaberita.com, JAKARTA – Kosa kata “nasionalisasi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan menjadikan sesuatu, terutama milik asing menjadi milik bangsa atau negara sendiri.

Jika nasionalisasi di jaman Presiden Soekarno (Bung Karno), memang bertujuan merebut milik asing untuk dikuasai negara, dan demi kepentingan pembangunan nasional ditengah semangat revolusi belum selesai. Sedangkan di era Presiden Jokowi bertujuan mengambilalih yang dikelola asing selesainya kontrak, untuk tegaknya kedaulatan dan kemandirian energi.

Artinya, jika di era Presiden Soeharto bicara nasionalisasi rasanya ditabukan, di era Presiden Jokowi justru dipatuhi karena konstitusi negara di Pasal 33 ayat 2 dan 3 justru mengamanatkannya untuk dikuasai oleh negara.

“Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan nyali primanya telah melakukan “nasionalisasi” minyak dan gas bumi (migas) menuju kemandirian energi sudah dibuktikan secara nyata.” kata Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe), Binsar Effendi Hutabarat dengan tegas dalam rilisnya kepada Indonesia Berita di Jakarta, Minggu (17/2/2019).

Binsar mengungkapkan sebelumnya saat kontrak Blok Cepu oleh ExxonMobil Oil Indonesia akan berakhir tahun 2010 dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Widya Purnama dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR pada 25 Agustus 2004 menegaskan, jika Blok Cepu selepas dikelola ExxonMobil Oil asal Amerika Serikat (AS) akan dikelola oleh Pertamina sendiri, agar bisa mengalahkan Petronas asal Malaysia.

“Tapi saat Widya Purnama diganti Arie Soemarno, justru Blok Cepu tidak dikelola Pertamina dan tetap berada di kekuasaan ExxonMobil Oil, yang kemudian saat kunjungan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Condoleezza Rice ke Indonesia, sang Menlu AS itu menyambut gembira atas perpanjangan kontrak ExxonMobil Oil di Blok Cepu.”  ungkapnya.

Selanjutnya Binsar Effendi yang Ketua Dewan Penasehat Mabes Laskar Merah Putih (LMP) kemudian mencontohkan, jika kemerosotan kontribusi pendapatan migas yang terjadi, adalah karena salah satu diantaranya dibiarkannya Pertamina Energy Trading Limited (Petral) anak usaha Pertamina untuk terus menerus dijadikan sarang mafia migas.

“Pembelian lewat Petral membuat harga crude oil dan BBM yang dibeli Pertamina menjadi mahal, ketimbang membelinya langsung pada National Oil Company (NOC) sebagai produsen. Lantaran pengadaan Petral selama ini dilakukan melalui trader, yang isinya mereka yang merupakan kelompok mafia migas”, bebernya.

Menurut Binsar Effendi yang juga Ketua Komunitas Keluarga Besar Angkatan 1966 (KKB ’66), selama puluhan tahun proses pengadaan impor minyak yang terdiri dari crude oil (minyak mentah) dan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia hanya dilakukan lewat Petral yang berdomisili di Singapura. Petral mengendalikan 60 persen Pertamina atas pengadaan crude oil dan BBM untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri.

Sehingga pada 13 Mei 2015, pemerintah dan Pertamina sepakat membubarkan Petral setelah Presiden Jokowi memberikan arahan serta menyetujui jika Petral harus dibubarkan atas pertimbangan Presiden Jokowi, bahwa kejahatan masa lalu harus diputus.

“Setelah Petral dibubarkan, menurut Dirut Pertamina Dwi Sutjipto saat itu, sampai dengan Juni 2016, atau tepatnya setahun kemudian, Pertamina akhirnya dapat penghematan Rp. 1,1 trilyun. Saat baru saja tiga bulan Petral dibubarkan, Pertamina waktu itu bisa juga menghemat Rp. 289 milyar”, tutur Binsar lagi.

Lebih lanjut dirinya menyampaikan menyusul ketika Total E&P Indonesie asal Perancis dan Inpex Corporation asal Jepang yang mengelola Blok Mahakam selama 50 tahun sejak 6 Oktober 1966 dan masa kontraknya habis per 31 Desember 2017, Presiden Jokowi telah tugaskan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan untuk mengambilalih Blok Mahakam dan diserahkan kepada Pertamina untuk seratus persen mengelola blok yang berproduksi minyak bumi sebesar 51,2 ribu barel per hari (bph) dan gas alam sebesar 1.309 MMscfd tersebut.

“Belum jika Blok Rokan yang selama ini dikelola oleh Chevron Pasific Indonesia (CPI) asal AS dan kontraknya akan habis di tahun 2021, yang diserahkan juga oleh Presiden Jokowi untuk dikelola oleh Pertamina. Maka ada tambahan produksi 220 ribu bph dan 24,26 MMscf dari Blok Rokan, tentu kenaikan kontribusi penerimaan migas akan semakin meningkat”, lanjut Binsar.

Itu sebabnya pemerintahan dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi, ucap Ketua Umum eSPeKaPe, penerimaan migas tahun 2018 melebihi target dan penerimaan APBN 2018 sebesar Rp. 125 trilyun. Sebab terbukti bisa mencapai 182 persen dari target sebesar Rp. 228 trilyun, dengan komposisi PPh migas sebesar 28 persen penerimaan Rp. 64,7 trilyun, dan PNBP migas sebesar 70 persen penerimaan Rp. 163,4 trilyun.

“Pendek kata Presiden Jokowi adalah presiden yang dengan nyali primanya mampu melakukan nasionalisasi migas untuk tujuan tegaknya kemandirian energi tanpa ragu dan tidak merasa tabu. Padahal sebelumnya, belum pernah ada presiden selain Bung Karno yang berani mengambilalih pengenguasaan migas oleh asing untuk kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Ini fakta, bukan pencitraan. Ini juga bukti, bukan cuma fiksi”, pungkas Ketua Umum eSPeKaPe Binsar Effendi yang didampingi Sekretaris Yasri Pasha dan pendiri Teddy Syamsuri di kantor sekretariatnya dibilangin Jatinegara, Jakarta Timur.

Seperti diketahu dalam tulisan Prof. DR. Ir. H. Rokhmin Dahuri, MS, Guru Besar Manajemen Pembangunan Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor (IPB) di tokohkita.co, 15/2/2019, yang mengangkat judul Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan. Tertulis, jika kontribusi pendapatan migas terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada periode 1973-1983 mencapai 60 persen, tapi sekarang tinggal hanya 6 persen saja.

Padahal per 1 Januari 2016, menurut Prof. Rokhmin Dahuri dalam tulisannya, jika cadangan minyak bumi 7.251 juta barel dan cadangan gas alam mencapai 144 Tscf, yang menempatkan posisi Indonesia untuk potensi minyak bumi dalam peringkat ke-28 dunia dan untuk potensi gas alam pada peringkat ke-14 dunia, harusnya pendapatan migas terhadap APBN tidak merosot.

Editor : YES

Komentar
Loading...