Indonesiaberita.com, MANADO – Jatuh Cinta (Fall In Love), bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Bahkan dilingkungan perbankan pun hal tersebut sudah bukan rahasia lagi dan bukan hal yang lumrah.

Jika anda (karyawan Perbankan – red) berani menjalin asmara dan mengajak teman sekerja ke pelaminan, maka siap-siaplah untuk mendapatkan SP3 yang disusul dengan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari pihak manajemen, karena banyak perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, khususnya Perbankan yang masih menganut larangan ini.

Berdasarkan data yang berhasil dirangkum Indonesia Berita dari berbagai sumber, ada beberapa Perusahan Perbankan seperti Bank Mandiri, dan beberapa Bank lainya di Provinsi Sulawesi Utara yang sudah melegalkan dan tak mempermasalahakan perkawinan antara karyawan sekantor kecuali, Bank Daerah seperti Bank Sulut-Go dan beberapa Bank daerah lainnya yang hingga kini masih menerapkan ‘Sistem Larangan Perkawinan Sesama Karyawan’.

Dari pengakuan beberapa karyawan Bank Sulut-Go kepada wartawan, mengaku saat ini pihak perusahaan perbankan mereka masih menerapkan peraturan tersebut. Tetapi, masih ada beberapa karyawan yang suka coba-coba.

“Memang di perusahaan perbankan kami, hingga saat ini masih menerapkan ketentuan tersebut. Ketentuan untuk melarang karyawannya menjalin asmara bahkan sampai menikah dengan sesama rekan kerjanya. Jika ingin menikah, maka salah satu karyawan tersebut diharuskan mengundurkan diri atau resign dari perusahaan tersebut,” ungkap salah satu karyawan Bank Sulut-Go, pada Jumat (1/3/2019) yang tidak ingin identitasnya dipublikasikan ke media.

Perlu untuk diketahui, khusus di Provinsi Sulawesi Utara termasuk Kota Manado, penerapan larangan tersebut ternyata masih sangat kental dan hampir seluruh perusahan PT (Persero), beberapa Lembaga Pemerintah lainnya dan bahkan Perusahaan Bank Daerah seperti Bank Sulut-Go dan Perusahan Perbankan lainnya, yang masih menerapkan aturan tersebut.

“Lebihnya lagi, berbagai perlakuan intimidasi sampai pada pemutusan hubungan kerja (PHK) tak segan-segan di berlakukan terhadap karyawan jika melanggar aturan tersebut,” tambahnya, menegaskan

Disisi lain, dengan adanya penerapan ketentuan larangan untuk menikah di Perusahan Bank Sulut-Go, sangat merugikan karyawan yang telah bekerja dan mengabdi di perusahaan perbankan, bahkan berpotensi kehilangan sumber mata pencahariannya.

Tetapi, dalam konstitusi diatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan, dirasakan menghambat pemenuhan hak berkeluarga yang dijamin dalam konstitusi.

Sempat memunculkan beberapa pertanyaan dari para karyawan Bank Sulut-Go, apakah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 13/PUU-XV/2017 bisa diberlakukan oleh Perusahan Bank di daerah dalam hal ini Bank Sulut-Go.

“Sangat diharapkan adanya perubahan Peraturan atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 13/PUU-XV/2017 bisa di tetapkan di Indonesia, terutama di Provinsi Sulawesi Utara agar bisa menjamin Hak-Hak para Karyawan yang mengalami hal demikian,” pungkasnya.

Editor : YES