Menjadi Referensi Mendunia

Ribuan Masyarakat Wawonii Tuntut Gubernur Sultra Cabut IUP Tambang

IBC, KENDARI – Hari ini Front Rakyat Sulawesi Tenggara Bela Wawonii kembali menyampaikan aspirasinya melalu demonstrasi lanjutan dikantor Gubernur Provinsi Sultra, Kamis (14/3/2019). Untuk sekian kalinya masyarakat dan mahasiswa turun menutut Pencabutan IUP di pulau Wawonii.

“Maka dari itu sudah semestinya Gubernur Sultra Ali Mazi, melihat serius tuntutan front. Sebab jika rakyat sudah sangat sering berada dijalan menyampaikan aspirasinya itu berarti masyarakat sudah sangat resah dengan keberadaan Tambang di Konawe Kepulauan,” ujar Ketua KPW Serikat Tani Nasional (STN) Ashudin di Kendari, Kamis (14/3/2019).

Ia juga mengatakan, bahwa Pulau Wawonii adalah pulau yang kondisi geografisnya sangat rentan dengan bencana alam karena pulau 1001 kelapa ini adalah pulau yang berbentuk kerucut, tidak beraturan dengan konstruksi tanah yang sangat mudah lonsor.

“Jika ini terjadi maka bisa dipastikan masyarakat yang bermukim dibawah gunung mengeliling gunung tersebut akan menghancurkan rumah-rumah dan berpotensi mengancam jiwa penduduk sekitar,” kata Ashudin.

Lebih lanjut ia menyampaikan, disisi lain sebagian masyarakat Wawonii juga menggantungkan hidupnya dari laut jika pulau Wawonii ditambang dimana rata-rata konsesi tambang mengambil daerah ketinggian sehingga dampak lingkungan tidak hanya dirasakan di darat tetapi kehidupan di dalam laut juga sangat terancam apalagi Wawonii adalah pulau dengan potensi abrasi pantai yang cukup besar setiap tahunya.

“Gubernur Sultra harus bersungguh-sungguh nenangani hal ini. Apalagi semua IUP yang ada di Wawonii terindikasi melanggar peraturan yang ada, yakni UU No. 27 tahun 2007 yang direvisi menjadi UU No. 1 Tahun 2017, dan Peraturan daerah no. 4 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),” terang dia.

Sultra yang saat ini juga akan direvisi dan sedang dalam pembahasan, kata Ashudin, Ali Mazi selaku Gubernur Sultra jangan main-main dengan Nasib rakyat utamanya masyarakat Wawonii hari ini, tuntutan rakyat Wawonii adalah pencabutan semua IUP yang ada di Konkep, berarti gubernur harus segera merealisasikan hal itu.

“Menyikapi tuntutan masyarakat dengan pembekuan atau moratorium itu bukan keinginan rakyat Wawonii apalagi sifatnya sementara, disamping itu belum ada bukti tertulis yang dilihat oleh masyarakat Wawonii tentang moratorium,” tegasnya.

Apalagi sampai hari ini aktifitas tambang di Wawonii belum juga berhenti beraktifitas.
Jikalau memang gubernur peduli dengan masyarakat Wawonii maka Gubernur harus memberanikan diri membuat pernyataan tertulisnya memuat sikapnya akan mencabut semua IUP di Konkep dan segera mengeluarkan peraturan gubernur tentang penghentian aktifitas tambang di pulau Wawonii selambat-lambatnya esok hari.

Menutup orasinya, ia menyampaikan kepada rekan-rekannya bahwa, “yang menjadi kebanggaan saya kepada seluruh mahasiswa yang tergabung dalam gerakan FRSBW yang tetap mejaga konduksifitas gerakan. Ini adalah bukti bahwa mahasiswa masih sangat perduli dengan nasib rakyat kecil,” pungkas Ashudin.

Editor : YES

Komentar
Loading...