Menjadi Referensi Mendunia

Skandal Kejahatan di JICT, Dir Eksekutif Indonesian Club: KPK dan Polri Bekerja untuk Siapa?

IBC, JAKARTA – Ditengah gegap gempita pesta demokrasi 2019, publik seakan lupa atas skandal perpanjangan pengelolaan Pelabuhan Jakarta International Contaner Terminal (JICT) dan Terminal Peti Kemas Koja yang cacat secara hukum dan merugikan negara.

Demikian yang disampaikan Direktur Eksekutif Indonesian Club, Gigih Guntoro dalam keerangan tertulisnya yang diterima redaksi, di Jakarta, Selasa (19/3/2019).

“Skandal kejahatan perpanjangan kontrak pengelolaan JICT dan TPK Koja antara Pelindo II dengan Hutchinson Port Holdings Hongkong dilakukan secara sistematis.” katanya.

Gigih menegaskan skandal perpanjangan kontrak pengelolaan JICT antara Pelindo II dengan HPH dapat dikatakan sebagai kejahatan korporasi yang sempurna.

“Pertama karena telah di design sejak tahun 2011, kemudian di perpanjang pada 15 Januari 2015 sebelum masa berakhirnya pada 27 Maret 2019. Kedua, perpanjangan kontrak bersifat ilegal karena telah menabrak UU 17/2008 tentang Pelayaran, UU Perseroan Terbatas, UU 19/2003 tentang BUMN, dan lain-lain.” tegasnya.

Selanjutnya masih kata Gigih terjadi conflict of interest. Pelindo II melakukan persengkongkolan jahat dengan HPH dalam menunjuk Deutsche Bank sebagai financial advisor.

“Ketiga, terjadi conflict of interest. Pelindo II melakukan persengkongkolan jahat dengan HPH dalam menunjuk Deutsche Bank sebagai financial advisor. Niat jahat ini tentu hanya untuk memuluskan HPH melakukan penguasaan kembali atas Pelabuhan JICT sampai tahun 2038.” katanya lagi.

Dirinya menambahkan poin keempat, perpanjangan kontrak telah menyebabkan kerugian negara, “Berdasarkan Audit awal Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) BPK No 48/Auditama VII/PDTT/12/2015 tertangga 1 Desember 2015 menyimpulkan terdapat nilai tidak optimal sebesar USD 50,19 Juta dalam perpanjangan Kontrak JICT 2019-2038.

Audit ini lanjut dia, kemudian dipertegas kembali oleh BPK pada 6 Juni 2017 atas permintaan Pansus Pelindo II DPR RI dengan ada indikasi kerugian negara mencapai USD 306 juta setara dengan Rp. 4,08 Triliun.” tambah Gigih.

Ia juga menekankan bahwa skandal kejahatan perpanjangan kontrak pengelolaan Pelabuhan JICT merupakan skandal perampokan uang negara yang diduga banyak melibatkan para pihak baik di Pelindo II, kementrian BUMN, maupun Hutchinson Port Holdings.

“Maka tidak heran jika aparat penegak hukum baik Polri dan KPK bergerak cepat membongkar praktek kejahatan,” ujarnya.

Namun menurut mantan Sekjen Liga Mahasiswa untuk Demokrasi (LMND) ini sudah tiga tahun lebih penegakan hukum atas skandal kejahatan perpanjangan kontrak Pelabuhan JICT yang merugikan negara seakan berjalan ditempat.

“KPK seolah hanya berhenti dengan memberikan RJ Lino sebagai tersangka, sementara Polri pun tak memperlihatkan kemauan untuk membongkar kembali kejahatan perampokan uang negara di Pelabuhan JICT,” ungkap Gigih.

Lebih lanjut ia menyampaikan, bahwa patut diduga berlarut-larutnya penegakan hukum yang dilakukan KPK maupun Polri mengesankan ada upaya untuk menghentikan dan atau memberikan perlindungan hukum terhadap aktor utamanya.

“Padahal dalam aspek hukum formil skandal kejahatan perpanjangan kontrak pengelolaan pelabuhan JICT Tidak terlalu sulit dan sudah terang benderang aktor-aktor yang terlibat didalamnya. Yang jadi pertanyaan, KPK dan Polri bekerja untuk siapa jika penegakan hukum atas perpanjangan kontrak pengelolaan pelabuhan JICT yang jelas merugikan keuangan negara jalan ditempat,” tegasnya.

Ia kembali menegaskan begitupun dengan Pemerintahan Jokowi – JK yang sejak awal berkuasa telah melakukan pembiaran dan terkesan menutup mata terhadap skandal perpanjangan kontrak pelabuhan JICT yang cacat hukum.

Sambung dia, selama hampir 4 tahun, tak ada political will yang dilakukan Pemerintahan Jokowi – JK untuk meninjau kembali perpanjangan kontrak apalagi menghentikan modus perampokan uang negara dalam pengelolaan pelabuhan JICT yang diserahkan kepada Hutchinson Port Holdings.

Bahkan kata Gigih, pemerintahan Jokowi terkesan lemah dan permisif dengan memberi karpet merah kepada HPH dalam pengelolaan pelabuhan JICT dan TPK Koja, “Jelas bahwa perlakuan khusus yang diberikan kepada Hutchinson Port Holding dalam pengelolaan pelabuhan patut diduga sarat kepentingan politik tertentu menjelang pesta demokrasi 2019.” terang Gigih lagi.

Terakhir Gigih menjelaskan hal ini kontradiktif dengan sikap teguhnya Pemerintahan dalam mengambil alih saham Freeport Indonesia, Blok Mahakam, Blok Rokan dari tangan asing sebelum masa konsesinya berakhir. Harusnya sikap yang sama juga dilakukan dalam mengambil alih pengelolaan Pelabuhan JICT sejak 1999 dari tangan Hutchinson Port Holding untuk kemudian dikelola sendiri.

“Jika persoalan perpanjangan kontrak pengelolaan pelabuhan ini tidak cepat dan tepat diselesaikan sebelum masa berakhir kontrak pertama pada tanggal 27 Maret 2019 maka dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Jokowi – JK telah meng-legalkan modus perampokan uang negara dan menjadi bagian dari masalah besar bangsa ini.” tutupnya.

Penulis : Fitra

Editor : YES

Komentar
Loading...