IBC, JAKARTA – Setelah sempat ditolak oleh perangkat Rukun Tetangga (RT) 8 dan warga Dusun Karet Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul karena yang bersangkutan non-Muslim, akhirnya Slamet Jumiarto dan keluarga diperbolehkan tinggal di dusun tersebut.

Bahkan aturan yang memuat eksklusi sosial atas non-muslim dari dusun tersebut, yaitu Surat Keputusan Nomor 03/POKGIAT/Krt/Plt/X/2015 tentang Persyaratan Pendatang Baru di Dusun Karet, akhirnya dicabut.

“Meskipun sebenarnya secara substantif SK tersebut harus batal demi hukum, karena muatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sesuai dengan asas hukum lex superior derogat legi inferiori (Hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah).” kata Direktur Riset SETARA Institute, Halili dalam rilisnya yang diterima redaksi Indonesia Berita di Jakarta, Rabu 3/4/2019)

Tentu ada proses yang rumit sebelum keputusan akhir diambil secara relatif cepat. Dalam konteks itu, Halili mengungkaokan SETARA Institute memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati Bantul Suharsono yang langsung mengecam dan meminta aturan diskriminatif di Dusun Karet tersebut dicabut.