Menjadi Referensi Mendunia

PGI Prihatin Terhadap Pola Hidup Segregasi di Masyarakat Majemuk

IBC, JAKARTA – Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menyikapi penolakan Ketua Rukun Tetangga (RT) 8, Dusun Karet, Kecamatan Pleret, Bantul, Daerah Istimewa Jogjakarta, pada 30 Maret 2019 lalu  yang menolak kehadiran Slamet Jumiarto untuk bermukim di dusun tersebut hanya karena menganut agama non muslim,

Humas PGI, Irma Riana Simanjuntak mengcapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Provinsi DIY, Yoeke Indra Agung Laksana, dan Bupati Kabupaten Bantul, Suharsono.

“Terima kasih kepada Ketua DPRD Provinsi DIY, Yoeke Indra Agung Laksana, dan Bupati Kabupaten Bantul, Suharsono yang segera menegaskan bahwa penolakan yang berdasar pada aturan di Dusun Karet Desa Pleret (SK No 03/POKGIAT/Krt/Plt/X/2015) itu telah melanggar hukum dan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengedepankan Bhineka Tunggal Ika dan menghormati perbedaan baik suku, agama dan ras.” ucap Irma melalui rilisnya yang diyerima redaksi Indonesia Berita di Jakarta, Rabu (3/4/2019).

Irma mengatakan prihatin dengan pola hidup segregasi di masyarakat majemuk yang mengkotak-kotakkan diri berdasarkan suku, agama maupun ras.

“Hal ini sudah bertentangan dengan semangat ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terekspresikan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.” katanya.

Selanjutnya Irma mengungkapkan peristiwa ini menggambarkan bahwa ternyata masih ada warga negara yang mengaku sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) namun tidak lagi memiliki kesediaan dan kemampuan untuk hidup berdampingan di tengah-tengah fakta kemajemukan yang merupakan anugerah Tuhan yang patut disyukuri.

“Peristiwa ini menggambarkan bahwa ternyata masih ada warga negara yang mengaku sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) namun tidak lagi memiliki kesediaan dan kemampuan untuk hidup berdampingan di tengah-tengah fakta kemajemukan yang merupakan anugerah Tuhan yang patut disyukuri.” ungkapnya.

Dirinya menegaskan bahwa peristiwa ini tidak lepas dari buah pendekatan keagamaan yang superfisial dan simbolik dan tidak menukik pada substansi hidup beragama, yang mengajarkan kemanusiaan dan kesetaraan.

“Akibatnya kehidupan bersama yang rukun di tengah keragaman, yang tadinya merupakan modal sosial bagi kehidupan bangsa yang majemuk, berubah menjadi ancaman baik secara individual maupun bagi keutuhan bangsa.” tegas Irma.

Kembali ia menegaskan peristiwa ini juga merupakan buah dari mengendurnya pendidikan moral Pancasila di sekolah-sekolah dan akibat langsung dari beberapa buku pendidikan agama yang berisikan pengajaran intoleran.

“Peristiwa ini juga merupakan buah dari mengendurnya pendidikan moral Pancasila di sekolah-sekolah dan akibat langsung dari beberapa buku pendidikan agama yang berisikan pengajaran intoleran, sebagaimana dikonstantir oleh penelitian Kemenag beberapa tahun lalu.” tegas Irma lagi.

Lebih lanjut Irma meminta kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan superfisi terhadap muatan Peraturan yang berada di tingkat Desa agar sesuai dengan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Juga meminta peran serta intelijen agar melakukan deteksi dini terhadap seluruh kebijakan yang ada di NKRI, bahkan sampai ke tingkat desa.

“Kami juga mendesak pemerintah di semua aras, agar peraturan sedemikian dicabut dan menjamin tidak akan terjadi lagi di kemudian hari di mana pun di seluruh Indonesia.” pintanya.

Ia kembali meminta kepada Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat untuk meningkatkan pendidikan multikultural di sekolah maupun masyarakat sejak usia dini.

“Agar Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat untuk meningkatkan pendidikan multikultural di sekolah maupun masyarakat sejak usia dini demi menumbuhkan semangat saling menghargai satu sama lain di tengah perbedaan yang ada.” pintanya lagi.

Terakhir Irma meminta seluruh warga gereja dan masyarakat untuk berpartisipasi melakukan pemantauan dan pelaporan terhadap kebijakan yang mendiskriminasikan warga karena perbedaan suku, agama maupun ras dari tingkat RT hingga pemerintah pusat.

“Agar seluruh warga gereja dan masyarakat untuk berpartisipasi melakukan pemantauan dan pelaporan terhadap kebijakan yang mendiskriminasikan warga karena perbedaan suku, agama maupun ras dari tingkat RT hingga pemerintah pusat.” pungkasnya.

Penulis : Fitra

Editor : YES

Komentar
Loading...