IBC, BANTEN – Gubernur Banten Wahidin Halim telah melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada 17 orang ASN yang terbukti korupsi.

“Hal ini merupakan rekomendasi dari KPK juga dalam rangka membersihkan jajaran Pemprov Banten terhadap hal ini. Dirinya ingin menciptakan iklim kerja yang bersih dan membentuk kinerja ASN Provinsi Banten yang baik.” kata Gubernur Banten Wahidin Halim sesaat setelah menerima laporan dari Inspektorat Provinsi Banten yang dikepalai oleh Kusmayadi, di kediamannya, pada hari Minggu (7/4/2019).

Selanjutnya dikatakan jika image Provinsi Banten selama ini dirusak anggapan seperti hal ini dan saya ingin buktikan kepada masyarakat saya, jika saya tidak main-maun dalam pemberantasa korupsi di Banten, karena hal ini akan terus merusak citra serta integritas Pemprov Banten dalam memberantas kasus rasuah di pemerintahannya.

“Saya akan tegakkan dan jalankan setiap rekomendasi KPK yang selama ini telah meenjadi mitra Pemprov Banten melalui Satgas Koordinasi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK Banten.” ujar Wahidin.

Wahidin juga menambahkan, untuk menunjukkan keseriusannya ia juga membentuk Satgas (Satuan Tugas) yang terdiri unsur BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), untuk melengkapi tugas-tugas Inspektorat Provinsi. Sehingga hal ini diapresiasi oleh BPK RI, karena dianggap telah meningkatkan sistem pengendalian internal pemerintah yang berdampak pada kualitas penyusunan Laporan Keuangan Pemda (LKPD) yang tepat waktu dan memudahkan BPK RI dalam melakukan pemeriksaan.