Menjadi Referensi Mendunia

Resmikan Pelabuhan Kuala Langsa, Sofyan Djalil Puji Walikota yang Visioner

IBC, LANGSA – Pelabuhan Kuala Langsa resmi ditetapkan sebagai pelabuhan ekspor impor sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 24 Tahun 2019, tentang perubahan ketujuh atas Permendag Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang ketentuan impor produk tertentu.

Izin yang diberikan di Pelabuhan Kuala Langsa untuk sejumlah produk meliputi makanan dan minuman, elektronik, mainan anak-anak, dan alas kaki. Walikota Langsa Usman Abdullah memotong pita sekaligus menerima Surat Keputusan Permendag No: 24 Tahun 2019 di Pelabuhan Kuala Langsa, Gampong Kuala Langsa, Kecamatan Langsa Barat, Sabtu (13/4/2019) kemarin.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Pusat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil didampingi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kementerian Koordinator Kemaritiman Agung Kuswandono, “Saya dan masyarakat Langsa menitipkan salam dan ucapan terima kasih kepada Presiden Jokowi,” kata yang akrab disapa Toke Seuem ini kepada Menteri Sofyan Djalil.

Toke Seuem juga menyampaikan proses panjang perjuangan mengurus izin impor untuk Pelabuhan Kuala Langsa, “Sudah 7 tahun memperjuangkan pelabuhan menjadi standar pelabuhan impor, banyak hal yang kita lakukan, dan alhamdulillah hari ini perjuangan kita membuahkan hasil,” ujarnya.

Lanjut Walikota Langsa ini berharap dukungan dari semua pihak agar dapat melakukan sosialisasi pelabuhan tersebut, sehingga pelabuhan dapat segera beroperasi dan berkembang.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordnasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Agung Kuswandono, pihaknya siap untuk menjadi Jembatan ke pemerintah pusat, agar Kota Langsa terus berkembang dan maju, “Kami di Kementerian Kemaritiman berusaha agar masyarakat di wilayah pesisir terus sejahtera,” imbuhnya.

Dikatakannya, pelabuhan Kuala Langsa sudah dapat disebut sebagai pelabuhan internasional, karena impor dan ekspor usaha yang dilakukan berhubungan dengan pihak luar negeri.

Ia juga mengakui, bahwa negara Indonesia sangat banyak produk hukum yang dikeluarkan untuk satu urusan, hal itu membuat Presiden Jokowi untuk memperkecil aturan dan birokrasi.

“Saya dulu membidangi izin impor, aturan itu cukup banyak, dari pusat sampai daerah semua punya produk hukum, setelah kita perbaiki dan singkronkan itu dapat kita perkecil,” ungkapnya.

Agung meminta perhatian semua pihak agar pelabuhan ini tidak disalah gunakan untuk kegiatan yang illegal.

Dilain pihak, Menteri Agraria dan Tata Ruangan Sofyan A Djalil mengatakan, ia sudah banyak bertemu dengan Walikota, Bupati dan Gubernur di Indonesia, tapi sangat sedikit yang dikaguminya seperti halnya Walikota Langsa.

“Saya kagum dengan Walikota ini karena seorang visioner,” puji Sofyan Djalil.

Menurutnya, ternyata masalahnya ada di bagian birokrasi, lalu diselidiki persoalannya ada di Kementerian Perdagangan.

Berdasarkan pantauan pewarta Indonesia Berita di lapangan, peresmian Pelabuhan Kuala Langsa juga turut di hadiri oleh Kepala Biro Hukum, Sekda Aceh, Amrizal J. Prang, Bupati Aceh Tamiang H, Mursil, Ketua DPR Aceh Muhammad Sulaiman, Danlanal Lhoksemawe Kolonel Laut (P) M. Sjamsul Rizal, Dandim 0104 Atim Letkol INF Muhammad Iqbal Lubis, Kapolres Kota Langsa AKBP Andy Hermawan, Ketua DPR Kota Langsa Burhansyah, Wakil Ketua MPU Kota Langsa Letkol (Purn) AB Tanjung dan jajaran OPD Kota Langsa.

Penulis : Ramzah

Editor : YES

Komentar
Loading...