IBC, JAKARTA – Usul dibentuknya Pansus Kecurangan Pemilu oleh Fadli Zon, dengan tuduhan bahwa telah terjadi kecurangan Pemilu 2019 yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dan Brutal adalah usulan yang menggambarkan bahwa Fadli Zon sedang mengalami gangguan secara serius baik secara Psykis atau kejiwaan.

“Semua itu dilatarbelakangi tidak sekedar, karena tidak mau menerima kekalahan dalam Pilpres, tapi juga karena sudah terlalu ngebet dan terlalu bernafsu dengan keinginannya untuk menjadi Menteri di Kabinet Pemerintahan Prabowo-Sandi, yang nyatanya tersungkur di Pilpres 2019,” ujar Ketua Bidang Organisasi DPP Partai Hanura, Benny Ramdhani, dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Sabtu (27/4/2019).

Menurutnya, Fadli Zon lupa atau pura pura lupa, bahwa diluar kapasitasnya sebagai Tim Pemenangan Prabowo-Sandi, dia adalah Wakil Ketua DPR RI. Sebuah jabatan politik yang sangat strategis di lembaga tinggi negara yang semua sumber pendapatannya, baik gaji, tunjangan dan fasilitas yang dinikmatinya dibiayai oleh uang rakyat.

“Pamer prilaku Fadli Zon selama ini yang selalu ingin menggunakan kekuasaan politik kenegaraan dan fasilitas negara untuk melampiaskan nafsu pribadi dan kelompoknya, tidak sekedar mencederai kepercayaan dan mandat politik rakyat yang diberikan kepadanya, tapi juga sebagai pendidikan politik yang sangat buruk bahkan destruktif. Inilah brutalisme politik yang sesungguhnya,” kata Benny.

Lebih lanjut ia menyampaikan, padahal, Fadli Zon selama ini menikmati kurang lebih Rp5 Milyar per bulan atau 25milyar dalam 5 tahun dalam bentuk gaji, tunjangan, pembiayaan kegiatan dan fasilitas dari uang rakyat untuk melaksanakan tugas-tugas politik kenegaraan. Tugas politik mulia untuk 260 juta rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Mingas sampai Pulau Rote.

“Apa yang didemonstrasikan oleh Fadli Zon dalam berbagai pernyataannya selama ini, adalah bentuk brutalisme politik yang mendistorsi dan merendahkan tugas politik kenegaraan ketugas untuk memenuhi syahwat kekuasaan politk partai dan kelompoknya,” tutur Benny lagi.

Sambungnya menambahkan, sikap tersebut adalah penghinaaan kepada konstitusi dan daulat rakyat yang telah membayarnya kurang lebih 5Milyar dalam satu tahun menjadi 25Miliar dalam satu periode (2014 – 2019) untuk jabatan sebagai Wakil Ketua DPR RI.

Editor : DR