IBC, CILEGON – Rancangan Perubahan (Revisi) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022 sudah sejalan dengan usulan program yang diajukan oleh Kabupaten Pandeglang, tinggal bagaimana kedepan usulan kegiatan-kegiatan yang telah spesifik yang diajukan Kabupaten Pandeglang dapat terealisasi dalam pelaksanaan program Pemerintah Provinsi Banten.

Hal tersebut dikatakan Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban usai menghadiri acara Musrenbang Perubahan RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 di Horison Forbis Hotel Cilegon, Senin (29/04/2019) kemarin.

Lebih lanjut tanto menambahkan, beberapa kegiatan yang telah diusulkan dalam RPJMD Provinsi Banten ini diantaranya Rehabilitasi dan Rekonstruksi akibat Bencana Tsunami, “Selain itu juga kami usulkan diantaranya mengenai Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, penanganan kemiskinan, peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur, penanganan pengendalian banjir, pengentasan kawasan kumuh,” tambahnya.

Sementara itu Gubernur Banten Wahidin Halim saat membuka acara tersebut menjelaskan, dasar perubahan RPJMD Provinsi Banten dikarenakan terjadinya perubahan yang mendasar mencakup bencana alam, goncangan politik atau karena perubahan kebijakan nasional.

“Seperti kita ketahui Bencana tsunami yang menimpa Kabupaten Pandeglang dan Serang beberapa waktu lalu berdampak dalam arah pembangunan kita, belum lagi karena terbitnya regulasi baru mengenai Juklak dan Juknis Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan beberapa faktor lain yang menuntut perubahan. Hal itu tentu saja bisa merubah RPJMD, dan itu diperbolehkan,” jelasnya melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (30/4/2019).

Walaupun perubahan RPJMD diperbolehkan tetapi hal tersebut akan memakan waktu yang cukup lama dalam penyusunannya, untuk itu Wahidin juga menyarankan kepada pemerintah pusat agar semaksimal mungkin bisa memangkas rantai birokrasi.

“Jangan sampai kita sebagai pemerintah menghabiskan waktu untuk duduk membuat suatu aturan atau kebijakan, sedangkan masyarakat kita disana menunggu aksi nyata bagaimana pemerintah bertindak. Cobalah kebijakan itu dibuat se fleksibel mungkin agar proses pembangunan bisa cepat dirasakan oleh masyarakat,” tutupnya.

Reporter : M. Rohim

Editor : YES