Bertemu Gubernur Sulut, Petrus Tuange Resmi Kantongi SK Plt Bupati Talaud

IBC, TALAUD – Usai memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) ke-111 di Halaman rumah dinas Bupati Kepulauan Talaud pada Kamis (2/5/2019) pagi tadi, Wakil Bupati Kepulauan Talaud, Petrus Simon Tuange langsung menuju ke Bandar Udara (Bandara) Melonguane sekitar pukul 11.00 Wita siang tadi dan terbang menuju Manado untuk bertemu langsung dengan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey.

Adapun maksud dan tujuan keberangkatan orong nomor dua di Kepulauan Talaud ini adalah untuk menerima Surat Keputusan (SK) sebagai Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kepulauan Talaud hingga akhir masa Periode 21 Juli 2019 mendatang.

Berdasarkan informasi yang didapat Indonesia Berita dari seorang Pejabat Pemda Talaud yang ikut mendampingi Wakil Bupati, sesampainya di Manado, rombongan Wakil Bupati bersama sejumlah Pejabat di lingkup Pemda Kepulauan Talaud langsung mendatangi Kantor Gubernur.

Gubernur Sulawesi Utara, melalui Wakil Gubernur Sulut Steven O. E. Kandouw langsung menyerahkan SK yang dimaksud kepada Petrus Simon Tuange untuk menjabat sebagai Pelaksana tugas Bupati di Bumi Porodisa (Talaud – red).

“Benar, tadi itu Bapak Gubernur melalui Wakil Gubernur telah menyerahkan Surat penunjukkan sebagai Pelaksana tugas Bupati Kepulauan Talaud. Saya menerima SK tersebut pada Pukul 13.10 siang tadi,” ucap Petrus Tuange kepada Indonesia Berita melalui sambungan telepon, Kamis (2/5/2019) sore, pukul 16.50 Wita.

Tuange mengatakan, saat menerima SK tersebut gubernur berpesan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik dan melaksanakan sesuai aturan yang berlaku.

“Saya berharap, pelayanan masyarakat harus diutamakan, tetap lancar dan kondusifkan kondisi di daerah ini,” harap Tuange.

Dalam sisa waktu kurang lebih 2 bulan, sejak penunjukkan sebagai Plt Bupati Kepulauan Talaud, Petrus Tuange berharap, dapat menjalankan roda Pemerintahan yang ada dengan sebaik mungkin seperti yang dipesankan oleh Gubernur Sulut kepada dirinya.

“Saya kira, surat penunjukkan sebagai Plt Bupati ini sudah yang ketiga kalinya. Dua kali saya sudah menerima hal yang sama. Yang pertama ketika Ibu Bupati dikenakkan sanksi karena keluar negeri tanpa ijin, dan saya merasa didukung oleh masyarakat dan juga didukung oleh seluruh ASN, saya dapat melewati tiga bulan untuk untuk Plt pertama,” ungkap Tuange

Ia melanjutkan, untuk penunjukkan Plt yang kedua adalah ketika Ibu Bupati cuti karena mengikuti Pilkada tahun 2018. Walaupun hal itu dirasa berat olehnya, namun berkat bantuan dari seluruh masyarakat, ASN, dan seluruh komponen yang ada justru dirinya mampu melewati itu dan dianggapnya berhasil.

“Sekarang saya mengantongi Surat Plt yang ketiga. Saya berharap, dukungan masyarakat dan semua komponen tetap ada dan saya percaya sesuai pesan dan arahan Bapak Gubernur tadi, saya bisa menjalaninya,” tuturnya

Ketika ditanya mengenai SK rolling jabatan di lingkup Pemerintah Daerah Kepulauan Talaud, Tuange menuturkan, dalam SK Plt yang diberikan oleh Gu ernur, seluruh tugas dan kewenangan ada dan bisa saja dilakukan.

“Saya kira dalam surat dimaksud oleh Gubernur, seluruh tugas dan kewenangan Bupati itu menjadi tugas dan kewenangan Plt Bupati. Sehingga, sampai rollingpun kita tidak usah menerima SK yang lain. Tetapi dalam surat tersebut, terkandung maksud bahwa kewenangan itu ada untuk kita melakukan hal tersebut,” tukas PST, disela-sela kesibukannya usai bertemu Gubernur Sulut di Manado.

Direncanakan, Wakil Bupati Kepulauan Talaud bersama rombongan, akan kembali melaksanakan tugas di Talaud pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2019 mendatang usai mengikuti kegiatan di BPK.

“Rencananya saya akan kembali ke Talaud pada hari Sabtu, karena Jumat besok, saya masih ada kegiatan di di BPK,” tutupnya.

Penunjukkan Petrus Simon Tuange sebagai Plt Bupati Kepulauan Talaud, dikarenakan dirinya harus mengisi kekosongan jabatan sebagai Kepala daerah menggantikan Sri Wahyumi Maria Manalip (SWM) yang kini non-aktif dari jabatannya, atas kasus suap revitalisasi Pasar Beo dan Lirung yang dijeratkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada dirinya.

Editor : YES