Oleh: Inas N Zubir

Ketua Fraksi Hanura DPR-RI

Apakah benar bahwa ILC dibungkam oleh Pemerintah? Seperti yang disinyalkan oleh Karni Ilyas dan Saididu?

Padahal dalam Pasal 4, UU No. 40/1999 Tentang Pers, sangat jelas dan tegas bahwa kebebasan pers dijamin dan pemerintah tidak bisa semena-mena membungkam ILC, begini bunyi-nya:

(1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.

Aneh kan? jika Karni Ilyas memberi sinyal bahwa ILC dibungkam? Padahal punya hak untuk bebas berekspresi, apabila pemerintah ikut campur, mbok ya digugat saja ke pengadilan!

Tapi kita dapat menarik 3 kesimpulan tentang “dibungkam-nya” ILC, yakni;

Pertama, informasi tentang merosot-nya rating ILC jauh dibawah Mata Najwa, menyebabkan manajemen ILC berakrobat untuk membuat opini seolah-olah ILC dibungkam padahal sebenarnya tidak.

Kedua, jika ILC dibungkam tapi tidak menggunakan hak-nya sesuai pasal 4 UU No. 40/1999, berarti manajemen ILC dan Karni Ilyas bodoh dan pengecut karena tidak berani menggugat ke pengadilan.

Ketiga, opini pembungkaman ILC lebih kepada promosi untuk mengangkat rating-nya yang merosot!