IBC, NEW YORK – Terus berlangsungnya pembangunan pemukiman illegal oleh Israel di wilayah pendudukan Palestina tidak dapat diterima, demikian Menlu Retno Marsudi menegaskan dihadapan anggota Dewan Keamanan PBB saat memimpin pertemuan informal dalam format Arria Formula.

Pertemuan tersebut dengan tema ‘Pemukiman dan Pemukim Ilegal Israel; Inti dari Pendudukan, Krisis Perlindungan, dan Penghalang terhadap Perdamaian’, di Markas Besar PBB, New York, 9 Mei 2019. Pertemuan itu diselenggarakan Indonesia bersama dengan Kuwait dan Afrika Selatan, yang dihadiri Menlu Palestina, Riyad al-Maliki.

Dalam pernyataan mengawali pertemuan, Menlu RI menyampaikan bahwa Pemukiman ilegal Israel terus bertambah dari sekitar 110 ribu pada tahun 1993 menjadi sekitar 620 ribu tahun 2017. Hal ini menunjukan bahwa terus bertambahnya pemukiman ilegal Israel merupakan halangan besar bagi tercapainya perdamaian antara Israel dan Palestina.

Namun, walaupun situasi saat ini sangat sulit, semua pihak tidak boleh putus asa. “Meskipun situasi saat ini sangat suram, masyarakat internasional tidak boleh kehilangan harapan untuk dapat menyelesaikan konflik Palestina-Israel melalui perundingan dan dialog,” tutur Retno.

Lebih lanjut Menlu RI menyampaikan tiga hal, Pertama, bahwa pembangunan pemukiman ilegal di wilayah Palestina termasuk di Yerusalem Timur semakin memudarkan harapan solusi dua negara. Kedua, pembangunan pemukiman illegal ini merupakan sumber dari berbagai pelanggaran hukum dan HAM terhadap rakyat Palestina.

Ketiga, kata Retno, masyarakat internasional memiliki tanggung jawab untuk menghentikan kebijakan pembangunan pemukiman illegal oleh Israel. Untuk itu perlu ada tekanan yang besar dari masyasarakat internasional untuk menghentikan pemukiman illegal Israel di Palestina. Salah satu upaya yang dapat dipertimbangkan adalah dengan menetapkan Hari Solidaritas Internasional bagi Korban Pemukiman Ilegal.

Pertemuan yang dihadiri sejumlah narasumber terkemuka, yaitu aktivis gerakan perlawanan secara damai Palestina, Mohammed Khatib, yang menyampaikan pandangannya melalui pesan video; ahli hukum internasional Universitas Ohio, Profesor John Quigley; pengacara dan aktivis HAM Emily Schaeffer Omer-Man dan Ketua Institut Arab – America, Dr. James Zogbi.

Editor : DR