Menjadi Referensi Mendunia

Pengadilan Negeri Melonguane Canangkan Zona Integritas Menuju WBK – WBBM

IBC, TALAUD – Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri (PN) Melonguane menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), berlangsung di Ruang Sidang PN Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (14/5/2019).

Acara yang dimulai pukul 11.00 Wita tersebut, diawali dengan pengucapan yel-yel pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM, serta doa bersama yang dipimpin Pentua Adat Melonguane, Ramly Adam.

Ketua PN Melonguane, Yulius Christian Handratmo mengatakan pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI) Pengadilan Negeri merupakan salah satu upaya Mahkamah Agung (MA) dalam melaksanakan reformasi birokrasi.

“Diharapkan dengan dilaksanakannya pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani sebagai langkah awal bagi Pengadilan Negeri Melonguane dalam mengukuhkan diri sebagai lembaga yang berkomitmen untuk mencegah terjadinya korupsi,” ucap Handratmo, dalam sambutannya.

Ia berharap pencanangan ini sebagai landasan yang kokoh untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan berhati nurani sesuai harapan masyarakat.

“Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada Kementerian, Lembaga atau Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen – red) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” ungkapnya.

Berbagai upaya pencegahan sebenarnya telah dilakukan, kata Handratmo, antara lain dengan meningkatkan mutu layanan perizinan, seperti yang dicontohkan beberapa daerah melalui pembentukan one stop service (layanan satu atap).

“Zona Integritas adalah tujuan akhir bukan WBK/ WBBM. WBK/WBBM adalah proses, suatu cara untuk menjadikan Kementerian, Lembaga, atau Daerah menjadi sebuah Zona Integritas.” katanya.

Selain itu, tutur Handratmo, unit kerja yang telah menjadi WBK/WBBM harus menjadi pilot project dan benchmark untuk unit kerja lainnya.

“Tak hanya takeholder terkait, bahkan masyarakat, dan awak media pun turut melakukan pengawasan dan mendukung pembangunan Zona Integritas ini,” tambahnya.

Kami (Pengadilan Negeri – red) siap melaksanakan Zona Integritas di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud.

“Berbagai upaya pencegahan sudah dipikirkan sebegitu rupa dan kami berusaha selalu mencegah hal-hal yang negatif terjadi,” tutupnya

Usai sambutan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane, dilanjukan dengan penandatangan Piagam Pencanangan Zona Integritas oleh unsur Forkopimda.

Pencanangan Zona Integritas ini, turut dihadiri Plt Bupati Kepulauan Talaud Petrus Simon Tuange, Wakil Ketua PN Melonguane Haris Budiarso, Sekretaris PN Melonguane Elisabeth Y. Mangamis, Kajari Kepulauan Talaud Agustiawan Umar, Danlanal Melonguane Letkol (Mar) Augustinus Purba, Dandim 1312/Talaud diwakili Danramil 1312-08/Melonguane Lettu (Inf) Rudolf J. Maariwuth, Kapolres Kepulauan Talaud diwakili Kabag Sumda Kompol Andarias Mahulette, Ketua DPRD Talaud Max F. M. Lua, Kalapas Lirung diwakili Kasubdi Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Marthen Bee, para Hakim, Panitera serta Pegawai dan Staf Pengadilan Negeri Melonguane.

Editor : YES

Komentar
Loading...