Menjadi Referensi Mendunia

Tingginya Angka Konflik Agraria, Komnas HAM RI Susun Roadmap Penyelesaian Konflik

IBC, JAKARTA – Tingginya angka sengketa dan konflik agraria yang terjadi dibeberapa daerah perlu mendapatkan perhatian serius dari negara. Komnas HAM RI dalam kurun waktu 2016-2018 menerima lebih kurang 211 kasus agraria, atau sekitar 23,14 persen dari total keseluruhan kasus yang diterima dan ditangani.

Kasus terbanyak terjadi disektor pertanahan terkait Barang Milik Negara sebanyak 90 kasus, Perkebunan 38 kasus, pembangunan infrstruktur 32 kasus, Pertambangan 27 Kasus dan Kehutanan 24 kasus.

Sementara berdasarkan sebaran wilayah, adapun beberapa daerah penyumbang konflik agraria tertinggi ada diwilayah Provinisi DKI Jakarta kemudian disusul Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Sumatera Utara.

Menurut Komnas HAM RI, polarisasi konflik agraria diduga lebih banyak dilatarbelakangi oleh kepentingan elite lokal (mekanisme elektoral), longgarnya perizinan konsesi baru bagi korporasi, dan pemekaran wilayah yang berorientasi pada politik penguasaan sumber daya alam.

Demikian disampaikan Komisioner Komnas HAM Republik Indonesia, Amiruddin dalam diskusi dengan tema ‘Penyelesaian Konflik Pertanahan Dalam Perspektif HAM’ di Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).

“Banyak terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara negara yang berdampak pada munculnya praktik perampasan terhadap tanah dan ruang hidup rakyat (landgrabbing), penggusuran, marjinalisasi, kekerasan dan kriminalisasi terhadap masyarakat, pengrusakan fasilitas perusahaan, kerusakan dan pencemaran lingkungan bahkan konflik terbuka yang menyebabkan jatuh nya korban jiwa,” beber Amir.

Lebih lanjut ia menyampaikan, Komnas HAM berpandangan, semangat reforma agrarian perlu ditindaklanjuti lebih serius oleh pemerintah agar keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam dapat diwujudkan tanpa diskriminasi.

“Keputusan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, dalam implementasinya belum menyentuh substansi akar persoalan sengketa agrarian, seperti proses redistribusi sumber-sumber daya agrarian secara adil dan menyeluruh untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, menyelesaikan konflik agrarian, memperbaiki akses ekonomi masyarakat, mengurangi kemiskinan dan perluasan lapangan kerja, serta ketahanan pangan dan perbaikan kualitas lingkungan hidup,” ujar Amir dihadapan awak media.

Sambungnya, bahwa Berdasarkan kondisi yang ada, Komnas HAM sedang menyusun roadmap Penyelesaian Konflik Agraria di Indonesia. Hal tersebut digagas untuk memperkuat peran dalam rangka mencegah dan meminimalisir tingginya kasus pelanggaran HAM disektor agrarian.

Roadmap tersebut juga menjadi landasan dalam rangka percepatan reforma agrarian yang berbasis pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap HAM,” tutur Amiruddin.

Output dari roadmap tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan seluruh stakeholder terkait dalam rangka mendorong reform agrarian secara menyeluruh yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Editor : DR

Komentar
Loading...