Waketum Partai Gerindra Ajak Tolak Bayar Pajak, Menkeu: Untuk Apa

IBC, JAKARTA – Seperti yang dilansir oleh beberapa media, Waketum Partai Gerindra, Arief Poyuono menyerukan ajakan kepada masyarakat yang telah memilih paslon 02 untuk menolak bayar pajak. Menurutnya hal tersebut sebagai bentuk penolakan pengakuan atas hasil resmi pilpres yang akan ditetapkan oleh KPU.

“Masyarakat yang telah memberikan Pilihan pada Prabowo Sandi tidak perlu lagi mengakui hasil pilpres 2019 dengan kata lain jika terus dipaksakan hasil pilpres 2019 untuk membentuk pemerintahan baru, maka masyarakat tidak perlu lagi mengakui pemerintahan yang dihasilkan Pilpres 2019. Langkah langkah yang bisa dilakukan masyarakat yang tidak mengakui hasil pemerintahan dari pilpres 2019 di antaranya: Tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019,” ucap Arief, Rabu (15/5/2019).

Baca juga : People Power Paslon 02, Alumni Menteng 64: Jangan Mengatasnamakan Rakyat

Atas seruan itu, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati menanggapi santai hal tersebut. Menurutnya, hasil dari bayar pajak digunakan membiayai APBN yang didalamnya disalurkan untuk masyarakat dan juga para partai politik bahkan hingga anggota dewan. Masyarakat menikmati dengan fasilitas umum yang telah dibangun dan dirawat menggunakan uang pajak.

“Kalau anda tanya, uang pajak untuk apa untuk segala macam,” ucap Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Kamis (16/5/2019).

“Seluruh aparat termasuk DPR, partai politik pun juga dapat dari APBN jangan lupa. Karena mereka mendapat per kepala, jadi kalau ngga mau bayar pajak ya masak negaranya enggak jalan,” tegasnya lagi.

Baca juga : People Power Ditolak di Daerah Kemenangan Prabowo-Sandi

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko yang menilai seruan Waketum Partai Gerindra tersebut adalah bentuk pendidikan politik yang tidak benar.

“Itu pendidikan yang tak baik. Warga negara itu punya hak dan kewajiban. Jangan menganjurkan (begitu). Orang politik malah memberikan pembelajaran politik yang tidak bagus kepada masyarakat. Menurut saya enggak benar itu lah. Karena setelah Presiden terpilih, engak ada lagi berpikir 01-02, semua warga Indonesia,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 16 Mei 2019.

Moeldoko pun melanjutkan bahwa seruan itu tak sejalan dengan pemikiran sang capresnya, yaitu Prabowo Subianto. “Kalau saya melihat Pak Prabowo itu seorang yang patriotik ya. Seorang kesatria. Perlu digarisbawahi. Saya yakin pak Prabowo memiliki itu. Hanya jangan yang di bawahnya itu malah melakukan hal-hal yang keluar dari pemikiran bosnya,” jelasnya.

DuD0pEhU0AA5JIe

Beda Dengan Sikap Partai

Manuver Arief Poyuono tersebut juga ditanggapi oleh Sandiaga Uno. Menurutnya justru menginginkan tax ratio naik setelah pilpres. “Kita justru perlu meningkatkan dengan menambah basis pembayar pajak,” ucap Sandi saat menyambangi Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (16 Mei 2019).

Sandi melanjutkan, “kita harus mampu meningkatkan revenue kita dari pajak, dari sistem IT yang lebih baik,” lanjut Sandi.

Sedangkan dari Partai Gerindra sendiri, melalui Ketua DPP Partai Gerindra, Desmond J Mahesa menyatakan bahwa seruan Arief tersebut merupakan pendapat pribadinya dan bukan sikap resmi partai.

“Arief Poyuono itu cenderung pendapat pribadi,” kata Desmond, pada Kamis (16/5/2019).

“Jadi kita tidak membakar sesuatu, melainkan ada bangunan yang kita jaga, yakni persoalan persatuan dan kesinambungan bangsa ini. Kalau Arief Poyuono kan kesannya membakar,” ucap Desmond yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Partai Gerindra di DPR.

Seperti kita ketahui bersama, berdasarkan aturan negara berhak melakukan gijzeling atau penyanderaan. Yaitu penyitaan atas badan orang yang berutang pajak baik bisa melakukan suatu penyitaan secara tidak langsung atas kekayaan, juga penyitaan secara tidak langsung atas diri orang yang berutang pajak.

Hal tersebut diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000.

Editor : Yes