IBC, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengajak media, baik cetak maupun elektronik, untuk memahami situasi yang berkembang saat ini. Menko berharap media mainstream bisa mengajak masyarakat agar tidak terpengaruh oleh hasutan-hasutan yang justru bertolak belakang dengan hakekat Yang Maha Kuasa.

“Kami mengajak teman-teman media untuk bisa mengajak seluruh masyarakat Indonesia agar tidak terpengaruh dengan ajakan-ajakan, hasutan-hasutan yang mengarah kepada sesuatu yang justru bertolak belakang kepada hakekat Yang Kuasa. Karena ada kemarahan disana, ada umpatan-umpatan, ada makian-makian di sana, bahkan ada melanggar hukum di sana,” ujar Menko Polhukam Wiranto dalam acara Silaturahmi Bersama Pemimpin Redaksi Media Massa Dalam Rangka Membangun Kedamaian Umat dan Bangsa di Jakarta, Jumat (17/5/2019) kemarin.

Menurut Menko Polhukam, media memiliki pengaruh yang cukup kuat di masyarakat. Oleh karena itu melalui media, Menko Polhukam mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dengan ajakan-ajakan, utamanya pada saat pengumuman penghitungan suara oleh KPU pada 22 Mei mendatang.

Baca Juga : Jelang Idul Fitri Ninja Sawit Berkeliaran

“Kalau 17 April dulu diisukan ada kerusuhan, ada keributan, ada konflik, ternyata bisa kita lalui dengan baik dan aman, dengan damai. Mengapa tanggal 22 tidak bisa? Tentu bisa, bisa kita, walaupun ada isu bahwa nanti akan ada aksi-aksi demonstrasi menduduki KPU, Bawaslu, kemudian juga isu ajakan-ajakan untuk people power, kalau sekarang untuk mengobarkan kedaulatan rakyat dan sebagainya,” kata Wiranto.

Menurut mantan Panglima ABRI ini, jika aksi-aksi tersebut dilaksanakan dengan cara-cara konstitusional, ikut hukum yang berlaku, maka tidak ada masalah. Namun, ia berharap jangan sampai kegiatan itu justru menimbulan akibat yang buruk di mata masyarakat, konflik horizontal, konflik di masyarakat, national disorder.

“Itu kita jaga. Nah tapi kalau masyarakat tidak ikut, masyarakat sadar, disiplin terhadap yang punya kuasa, saya kira ajakan-ajakan yang negatif itu tidak akan dapat berjalan,” ucapnya.

Terkait rencananya adanya aksi menduduki KPU saat pengumuman penghitungan suara, Menko Polhukam meminta kepada Forkompinda, Pangdam, Kapolda, Gubernur, Bupati dan Walikota untuk mengajak masyarakat agar tidak ke Jakarta. Ia juga menghimbau agar masyarakat sebaiknya menjalani hikmah puasa dengan baik di daerah masing-masing.

Baca Juga : Kapolres Ini Berteriak Demi Jaga Kamtibmas

“Ini menghimbau masyarakat. Lagipula ke Jakarta juga ngapain kalau ramai-ramai dan ribut-ribut di KPU, itu kan melanggar hukum. Makanya di daerah masing-masing jangan terpengaruh ajakan yang seperti itu,” tutup Menko Polhukam.

Editor : DR