Atasi Mahalnya Harga Tiket Pesawat, Rizal Ramli Beri Solusi Cerdas Ini Ke Pemerintah

IBc, JAKARTA – Tingginya harga tiket pesawat tak kunjung turun sejak Januari 2019 yang lalu berdampak pada penurunan jumlah penumpang, khususnya pada arus mudik lebaran 1440H/2019 mengalami penurunan siginifikan sebesar 30,4 persen. Tahun 2018 jumlah penumpang sebesar 4,22 juta. Sedangkan tahun 2019 sebesar 2,86 juta penumpang. Akibat harga tiket melambung tinggi.

Ekonom Senior Rizal Ramli menyoroti penyebab tingginya harga tiket. Salah satu faktor karena adanya ekpansi pembelian pesawat yang terlalu banyak dengan hutang sangat besar. Garuda, misalnya membeli Bombardir yang justru tidak dipakai. Garuda juga membeli sekitar 90 pesawat (30 Airbus dan 60 Boeing) senilai 300 Trilliun. Lion grup membeli 230 pesawat Boeing senilai $22,4 milyar dan 234 Airbus senilai $23,8 milyar, total 464 pesawat senilai $46,2 milyar.

“Itulah yang menyebabkan capital cost terlalu tinggi, jor-joran beli pesawat dengan markup seperti yang diumumkan KPK, backtoback commision dengan kredit jumbo. Akibatnya mereka pihak maskapai perlu dorong harga yang terlalu berlebihan tahun 2018-2019. Pada tahun 2017 tarifnya belum naik, memang waktu itu terlalu rendah, kalau naik 10-30 persen buat saya masih masuk akal, tapi ini kan naiknya hampir 100 persen dibanding tahun 2017,” ujar mantan Menko Bidang Kemaritiman Kabinet Kerja ini saat dimintai tanggapannya melalui pesan singkat Whatsapp di Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Saat ini walapun ada 11 perusahaan penerbangan, struktur industri penerbangan sudah duapoly, sekitar 95% pangsa pasar dikuasai Grup Garuda dan Grup Lion Air, sisanya dibagi 9 Airline kecil.

Menurut RR, mantan Preskom Semen Gresik Group yang berhasil menaikkan keuntungan SG 4x dalam 2 tahun: “Struktur Duopoly memungkinkan terjadinya pricesyncronization, atau bahkan mungkin pricecollution”.

“Jika struktur pasar duopoly, kebijakan harga tidak bisa diserahkan kepada mekanisme pasar. Harus ditetapkan oleh regulator,” kata Ketua Bulog tahun 2000 yang sukseskan stabilkan harga pangan selama 2 tahun itu.

Selain itu RR begitu dikenal dengan inisialnya menyampaikan, bahwa setidaknya ada beberapa solusi untuk menurunkan harga tiket pesawat, yang pertama menurut dia, kedua maskapai dalam negeri harus diaudit, “selanjutnya kita dorong pemiliknya untuk restructure kreditnya supaya sustainable. Itu kami lakukan pada tahun 2000, saat itu Garuda tidak mampu bayar creditnya yang mencapai $1,8 Miliar sehingga kreditor mengancam untuk menyita pesawat GA yang terbang keluar negeri. Kami lakukan restrukturisasi kredit sehingga Garuda keluar dari masalah,” ungkap Rizal.

Hari ini lanjut dia, tidak bisa sekedar Menteri Perhubungan, karena jika mau restrukturisasi keuangan harus diarahkan oleh kabinet supaya sustainable.

“Kedua memang harga Avtur itu kemahalan, udah turunin aja supaya harga kompetitif, toh volume penerbangan di Indonesia dan volume pembelian Avtur sudah tinggi, untung dari volumenya, bukan dari premium price,” kata mantan Menteri Koordinator Perekonomian jaman Presiden Abdul Rahman Wahid ini.

Selanjutnya yang ketiga ia menuturkan, pada tahun 2016, Menko RR telah menurunkan semua tarif spareparts dan komponen untuk pesawat, “tapi cuma yang direct untuk maintanance pesawat, tapi ada juga komponen in direct yang barangkali bisa di turunkan tarifnya,” sambung Rizal Ramli.

Lebih lanjut ia membeberkan, berkaitan dengan fligh sheduling yang menurut Rizal masih belum optimal, “Misalnya dari Ambon ke Manado, kita harus ke Makassar dulu,” Sambungnya, harus ada flight sheduling yang jauh lebih efisien, jauh lebih efektif.

Menurut mantan penasehat ekonomi PBB itu, esensinya sederhana, jika bisnis apapun kalau internal rate of returnnya 11 persen dalam dollar itu sudah bagus. Tinggal pemerintah tentukan 11 persen, baru ditarik kebelakang.

“Tapi harus canggih sedikit pemerintahnya, kalau gak canggih ya gak bisa ngitungnya. Masalah harga tiket pesawat ini bisa diselesaikan dalam waktu tiga bulan, kalau canggih, kalau gak ya debat kusir terus. Masih banyak cara untuk menyelesaikannya, bukan hanya undang asing.” tegas Preskom BNI tahun 2015.

Ia juga menambahkan, permasalahan tiket mahal ini juga sangat berdampak besar terhadap sektor pariwisata dan ekonomi.” tutup Ekonom Senior yang dekat dengan para Aktivis pergerakan ini.

Penulis : FA
Editor : MAS