IBC, TANAH KARO – Pasca sidang gugatan pertama hasil Pemilihan Umum Pemilihan Presiden (Pemilu Pilpres) tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada 14 Juni 2019 lalu,

Persatuan Supir Angkutan Pedesaan Arih Ersada, secara serentak menolak aksi yang berpotensi rusuh setelah sidang MK pertama digelar.

“Damailah negeriku, Damailah bangsaku , kami cinta perdamaian.” ungkap para supir angkutan pedesaan Arih Ersada di terminal bawah Kota Kaban Jahe .Jumat (21/6/2019) pukul 11:00 wib.

Pernyataan penolakan dan tidak mengikuti jika ada rangkaian aksi-aksi yang berpotensi pada kerusuhan saat berjalannya proses persidangan di Mahkamah Konstitusi nantinya,

“Karena jika ada kerusuhan hal tersebut dapat menimbulkan terganggunya roda perekonomian para supir angkutan maupun pemilik angkutan desa, yang notabenya sebagian besar masyarakat kecil, kalau saja kerusuhan itu terjadi maka kami yang sebagai buruh kecil ini dan berpenghasilan hanya paspas an, maka pendapatan kami pasti akan berkurang, bahkan penggunaan jasa transportasi (penumpang) enggan beraktifitas pada saat ada aksi potensi kerusuhan,” terang Sembiring (32) bersama rekan rekan supir angkutan pedesaan lainnya

Dalam hal ini, Sembiring berharap agar masyarakat tidak teroengaruh segala bentuk konten negatif di media sosial.

“Kami mohon kepada masyarakat agar tidak terpengaruh dengan segala bentuk konten negatif yang mengarah pada provokasi maupun berita bohong di seluruh lini sosial media dalam menyikapi sidang MK.” harapnya.

Masih dilokasi yang sama, S Ginting (42) juga mengatakan terkait isu adanya aksi-aksi yang menimbulkan kerusuhan, berharap tidak terjadi seperti kerusuhan pada tahun 1998 yang lalu,

“Semoga masyarakat bisa menyikapi semua hasil dan keputusan MK hingga sampai dengan keputusan ahir MK nantinya tanpa ada keributan.” jelas Ginting mengahiri

Editor : YES