IBC, TALAUD – Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud (Pemkab Talaud) melalui Dinas Sosial, kembali melanjutkan program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara.

Direncanakan, dalam waktu dekat program bantuan RTLH ini akan segera memasuki proses pelelangan proyek oleh pihak ketiga yang bekerjasama dengan Pemerintah daerah.

Setidaknya, ada 45 RTLH di Kabupaten Kepulauan Talaud yang dalam waktu dekat akan segera dilelang ke pihak ketiga.

Sebelumnya, telah dilakukan proses pelelangan namun oleh pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulut dinyatakan sebagai program yang gagal.

“Program RTLH yang gagal lelang sebelumnya, dalam waktu dekat akan dilaksanakan pelelangan oleh pihak ketiga,” ucap Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Talaud, Imen Manapode, belum lama ini.

Manapode menjelaskan seharusnya ke-45 RTLH yang dimaksud, akan dilelang pada awal bulan ini, tetapi rencana pelelangan tersebut terkendala karena BPK menilai program ini dianggap gagal dan tidak tepat sasaran.

“BPK melihat dari program RTLH sebelumnya, yakni tahun 2018 lalu, dimana program ini tidak berjalan normal karena dari 720 RTLH yang dibangun itu mubazir semua,” jelasnya.

Selanjutnya Manapode mengungkapkan beberapa kendala utamanya karena Pemkab Talaud melalui Dinas Sosial terkait, hanya menitip material dan kelengkapan RTLH lain kepada masyarakat penerima bantuan tanpa adanya pembangunan langsung dari pemerintah daerah.

“Akibatnya sejumlah besar material maupun perkakas lain RTLH, rata-rata dijual maupun dipinjamkan kepada orang lain. Sehingga dinilai hanya sekira 40 hingga 60 persen RLTH yang terlaksana,” ungkapnya.

Dirinya melanjutkan saat ini program RTLH sudah masuk tahapan verifikasi lapangan, baik lokasi maupun terhadap calon penerima.

“Tujuannya agar program RTLH ini sesuai syarat dan harus betul-betul tepat sasaran sesuai peruntukannya,” lanjut Manapode.

Diketahui pula, Mannapode menegaskan kali ini pemerintah daerah melalui pihak ketiga, akan turun langsung melaksanakan pekerjaan pembangunan RTLH alias Bedah Rumah disetiap penerima bantuan.

“Tanpa ada lagi menitip barang material sehingga akan membuat kesalahan tidak terulang lagi,” pungkasnya dengan tegas.

Editor : YES