IBC, TALAUD – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kepulauan Talaud, Petrus Simon Tuange (PST), menegaskan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa (Kades) adalah mitra kerja yang harus bekerja bersama-sama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan di desa, sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.

Hal tersebut, dikatakan Plt Bupati Talaud saat melantik 105 anggota BPD dari 21 desa, se-Kecamatan Melonguane, Melonguane Timur, dan Pulutan, di Desa Bowombaru, Senin (24/6/2019) lalu.

“BPD dan Kepala Desa adalah mitra kerja, harus bekerja sama-sama. BPD berfungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, bukan kepala desa yang mengawasi BPD,” tegas Tuange

Menurutnya, pengawasan kinerja kepala desa (kades) merupakan salah satu fungsi BPD yang perlu dilaksanakan dengan baik guna memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan di desa sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku.

“Tetapi yang perlu digarisbawahi disini , fungsi BPD adalah unsur pengawasan, bukan pemeriksaan. Jangan BPD bertindak sama dengan BPK atau inspektorat,” terangnya

Selain itu, lanjutnya, fungsi pengawasan kinerja kades, BPD juga berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.

“Saya mengingatkan para kades agar tidak melaksanakan peraturan desa, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang belum disahkan oleh BPD,” cetusnya.

Pengambilan Sumpah dan Janji ke-105 anggota BPD se-Kecamatan Melonguane, Melonguane Timur, dan Pulutan di Desa Bowombaru, Senin (24/6/2019) lalu. Photo: Melky Zedeck/Indonesia Berita

Kalo Perda itu belum disahkan BPD, tambah PST, jangan coba-coba kepala desa mengeluarkan surat keputusan memperdeskan peraturan desa tentang APBDesa.

“Itu salah besar. Semua produk hukum di desa harus dibahas bersama BPD,” tambahnya.

Selain mengingatkan para Kades dan anggota BPD, agar dapat bekerja bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa, Ia juga menghimbau kepada anggota BPD yang periode kepala desanya telah berakhir, untuk segera mempersiapkan proses pemilihan kepala desa yang akan digelar serentak pada Desember 2019 mendatang.

“BPD yang telah dilantik agar segera menggelar rapat untuk menentukan struktur BPD di masing-masing desa, paling lambat tiga hari sesudah pelantikan,” tutupnya.

Editor : YES