IBC, HALTIM – Menyoal aksi penolakan yang disampaikan oleh Komite Solidaritas Perjuangan untuk Petani Wasile (KSPPW) dengan beroperasinya PT Mahakarya Hutan Indonesia (MHI) yang beroperasi di Desa Helitetor, Kecamatan Wasile Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Lima desa yang berada di Kecamatan Wasile Tengah angkat bicara.

Lima desa tersebut menyatakan sikap mendukung aktifitas yang dijalankan oleh PT MHI. Dukungan itu disampaikan di Balai Desa Silalayang, Kec. Wasile Tengah, Halmahera Timur, pada Rabu (26/06/2019) lalu,  dihadiri Kepala Desa Hatitabako, Nyaulako, Puao, Selalayang, dan Kakaraino serta BPD masing-masing desa tersebut.

Kepala Desa Silalayang Arnel Pangelawan, mewakili 4 (empat) Kepala Desa lainnya mengatakan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh PT MHI, seperti tudingan KSPPW.

“Sejauh ini tidak ada sesuatu yang dilanggar oleh perusahaan, olehnya itu kami atas nama Pemerintah Desa mengajak kepada masyarakat, untuk mendukung perusahaan,” ujarnya.

Di tempat yang sama Direktur Utama PT MHI Viktor, sangat mengapresiasi kepercayaan para kepala desa serta masyarakat terhadap perusahan. Untuk itu pihaknya berjanji akan tetap menjaga kepercayaan tersebut.

“Apa yang sudah pernah disepakati itu menjadi tanggung jawab kita dan kita tetap komitmen,” tegas Viktor.

Ia juga mengatakan, perusahaan memiliki program jangka panjang untuk memberdayakan masyarakat melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

“Terutama masyarakat yang kurang mampu kita akan perhatikan lewat CSR,” ungkap Viktor.

Untuk diketahui, sebelumnya sudah ada kesepakatan yang dibuat Antara masyarakat dan PT MHI pada 5 Maret 2018 lalu. Yakni, realisasi CSR, bantuan beasiswa S1 dan S2, bantuan sembako dan rumah ibadah, rekruitmen tenaga kerja lokal sebanyak 80 persen serta program kesehatan.

Namun, penolakan keras hadir dari KSPPW yang menganggap PT MHI telah melakukan penggundulan hutan untuk produksi kayu serta perampasan lahan kebun petani secara sewenang-wenang dengan klaim memiliki hak atas konsesi hutan seluas 36.860 Ha. 

Lebih jauh, KSPPW juga menuding perusahan yang bergerak dibidang perkayuan dengan inti produksi pengelolaan kayu tersebut juga melanggar PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Permen Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012.

Editor : MAS