IBc, JAKARTA – Ekonom senior, Rizal Ramli, mengkritisi naiknya impor baja dari China di saat salah satu perusahaan BUMN, yakni, PT Krakatau Steel (KS), mengalami kerugian.

Padahal, jelas mantan anggota Tim Panel Ekonomi PBB itu, selama pemerintahan Joko Widodo periode pertama belakangan ini, pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur. Sejatinya, sambung Rizal Ramli, peningkatan pembangunan infrastruktur juga memberikan kontribusi pada peningkatan penjualan baja perusahaan plat merah.

“Infrastruktur digenjot 4,5 tahun terakhir. Harusnya penjualan dan keuntungan Krakatau Steel naik. Tapi, yang naik malah justru impor baja dari China, yang harganya dumping dan aturan impornya dipermudah oleh Mentri Perdagangan. Tidak aneh Krakatau Steel merugi,” ungkap mantan Menko Ekuin era pemerintahan Adurrahman Wahid alias Gus Dur itu di Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Rizal Ramli-pun mengaku pernah memberikan usulan ke pemerintah Jokowi untuk berani melaksanakan kebijakan anti dumping dengan menerapkan bea masuk 25 persen terhadap baja dan turunannya pada tahun lalu. Jika kebijakan itu dilaksanakan, Rizal meyakini, Krakatau Steel akan untung lagi, karena produksi baja dalam negeri naik.

Menurut Rizal, salah satu cara yang paling ampuh untuk bisa mengatasi kondisi ekonomi yang buruk adalah dengan mengurangi defisit current account dan impor.

Rizal mengkritisi sikap pemerintah Jokowi yang hanya berani dan fokus pada upaya pengurangan impor terhadap komoditi kecil seperti tasbih, bedak, dan lipstik. Ia menilai, pemerintah sebaiknya juga memfokuskan pada 10 komoditas impor yang besar, khususnya baja dari China dan mobil dari Jepang.

Pada awal Oktober 2018 lalu, ia menyebut bahwa baja 67 persen berasal dari impor dan dijual murah di Indonesia. Industri baja dalam negeri seperti Krakatau Steel pun merugi.

“Restrukturisasi KS membuat utang sustainable tapi tidak tingkatkan sales! Harus berani kenakan tarif anti-dumping. RRT (China, Red) ekses kapasitas industri baja, berminat realokasi pabrik baja bekas ke RI. Eh.. diberi bebas pajak 30 tahun oleh Mentri Keuangan “Terbalik”. Cerdas nggak itu?” sindir Rizal Ramli.

Sebagaimana diketahui, sekurangnya 1.500 buruh PT Krakatau Steel (KS) berdemonstrasi pada Selasa (02/07/2019). Mereka menolak dilakukannya pemutusan hubungan kerja. Setelah berorasi menyampaikan aspirasinya, ribuan buruh itu lalu melakukan konvoi ke depan Gedung Wali Kota Cilegon, Banten, dan melanjutkan demonstrasinya.

Dalam aksinya, buruh menolak dua item, yaitu menolak dirumahkan dan menolak di-PHK, kata Muhari, wakil ketua Serikat Buruh Krakatau Steel (SBKS), di sela-sela aksi.

Demonstrasi diawali di depan kantor PT Krakatau Steel (KS). Kemudian, berlanjut ke depan Gedung Wali Kota Cilegon. Sebagian buruh memimpin aksi di atas mobil komando.

Krakatau Steel akan memberhentikan 2.500 buruh dengan alasan efisiensi. Sebelumnya, pada 1 Juni 2019, menurut Muhari, sudah sebanyak 529 buruh diberhentikan secara sepihak.

Penulis : BW

Editor : MJ