Menjadi Referensi Mendunia

Praktisi Hukum: Polres Pelalawan Tidak Cermat Dalam Menetapkan Tersangka Perambahan Hutan

IBC, PELALAWAN – Penetapan tersangka warga Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau atas tuduhan perambahan hutan di wilayah konservasi sungai menarik perhatian publik, termasuk praktisi hukum dari Jakarta, Al Azhar Yusuf.

Tersangka BY (50) dan AR (50) dituduh dengan pasal 98 ayat 1 UU nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH dengan ancaman pidana penjara selama 10 tahun dan denda 10 miliyar oleh penyidik Reskrim Polres Pelalawan. Hal ini dikarenakan kedua tersangka telah melakukan penebangan empat batang pohon dalam kawasan hutan HGU perusahaan sawit PT Musim Mas.

Atas penerapan Pasal tunggal tersebut Al Azhar menuding, pihak kepolisian terkesan memaksakan dan tidak cermat. Empat batang pohon yang berdiameter sedang dan bukan diperjual belikan itu sangat memukul hati masyarakat setempat. Pasalnya yang merambah hutan sebenarnya bukanlah BY dan AR, melainkan PT Musim Mas.

Al Azhar mengatakan, pasal tersebut merupakan delik materil (formeel delict). Delik yang rumusannya memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan yang telah menimbulkan akibat dari perbuatan (ada hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat dari perbuatan).

“Jadi harus dibuktikan dulu kerusakan dan pencemaran lingkungan nya atas perbuatan tersangka menebang empat batang pohon tersebut. Apakah dengan perbuatan tersangka yang menebang empat batang pohon bisa mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan,” Kata Al Azhar kepada Biro Indonesia Berita provinsi Riau melalui telepon selulernya, Rabu (10/07).

Ia menambahakan, penerapan pasal 98 ayat 1 No 32 UU PPLH terhadap dua orang warga ini dinilai lemah. Sebab pencemaran lingkungan dan kerugian negara sebagai dampak dari perbuatan pelaku sulit untuk dibuktikan.

“Seharusnya perbuatan atau aktifitas perusahaan tersebut lah yg dikenakan pasal ini karena melakukan penebangan secara masif yang menyebabkan hutan gundul dan pencemaran,” sebutnya.

Lebih jauh Al Azhar menyayangkan sikap kepolisian yang tidak memberikan pengobatan kepada tersangka BY meski diketahui sedang sakit dibagian perut. Pasalnya hak-hak tersangka yang melekat pada diri tersangka wajib dipenuhi pihak kepolisian.

“Polisi harus menghentikan kasus ini dengan mengeluarkan surat SP3 dan memenuhi hak-hak tersangka yang ditahan untuk berobat meski sedang sakit,” pungkasnya.

Editor: MAS

Komentar
Loading...