Menjadi Referensi Mendunia

Bupati Kepulauan Meranti Dikabarkan Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Suap Bowo Sidik

IBC, MERANTI – Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir tidak menampik atas pemanggilan dirinya sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi suap anggota Komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso, serta menyangkut dugaan keterlibatannya atas kasus suap dana DAK Tahun 2016, Rabu (10/7/19) lalu.

Hal itu disampaikan melalui Kabag Humas Sekdakab Kepulauan Meranti, Hery Putra.

Hery membenarkan adanya penggilan tersebut. Menurutnya, tidak ada yang perlu dipersoalkan karena Irwan Nasir hanya dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Untuk itu pihaknya (Irwan Nasir -red) sedang menyiapkan semua berkas dan dokumen yang dibutuhkan dalam memberikan keterangan sebagai saksi.

“Sebagai warga negara yang taat hukum kita menghormati dan mendukung tugas-tugas KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. Saat ini kita sedang melengkapi seluruh dokumen,” ujar Hery menirukan kata Bupati.

Lebih lanjut Hery menjelaskan, Irwan Nasir ketika itu hanya berstatus sebagai PNS biasa dan sudah tidak menjabat sebagai Bupati lagi karena masa jabatan di periode pertamanya sudah habis.

“Seperti disampaikan Pak Bupati, terkait dugaan kasus suap dana DAK yang melibatkan dirinya tidak beralasan karena saat itu terjadi Pak Bupati sudah tidak menjabat lagi dan statusnya hanya sebagai PNS biasa,” jelas Kepala Bagian Humas Sekda Kab. Meranti sesuai penjelasan Bupati Irwan.

Hery juga memperjelas, jabatan Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir periode pertama berakhir pada tanggal 30 Juli 2015.

“Hampir setahun sejak saat itu, barulah Irwan Nasir dilantik kembali untuk jabatan Bupati Kepulauan Meranti Periode Kedua tepatnya 17 Juli 2016, oleh Gubernur Riau H. Arsyadjuliandi Rachman,” lanjut Hery.

Menurut Hery saat dugaan suap DAK itu terjadi Irwan tengah sibuk mengurus pencalonan dirinya untuk mengikuti Pilkada Meranti 2016-2021.

“Bagaimana mungkin seseorang yang tak lagi menjabat sebagai Bupati dan berstatus sebagai PNS biasa mengurus masalah DAK ke DPR RI, apalagi Pak Bupati Irwan tengah disibukan dengan masalah pencalonan dirinya sebagai Bupati Meranti Periode Kedua,” kata Hery lagi.

Selain itu Hery juga mengatakan terkait penundaan memenuhi panggilan KPK, dikarenakan sedang mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Ia juga menjelaskan pihaknya juga melayangkan email atau surat ke KPK minta pemanggilan ditunda satu minggu atau hingga semua dokumen yang diminta lengkap agar proses pemeriksaan dapat berjalan lancar.

Adapun dokumen yang dimaksud, berkaitan dengan usulan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) tahun 2016. Artinya dokumen itu diusulkan sejak tahun 2015 disaat Bupati Irwan sudah tak menjabat lagi sebagai Bupati Meranti Periode pertama tepatnya 30 Juli 2015.

“Saat itu Pak Bupati minta waktu satu minggu lagi, setelah semua dokumen yang diperlukan lengkap dirinya akan memenuhi panggilan KPK,” pungkas Hery.

Reporter: Noeradi

Editor: MAS

Komentar
Loading...