Oleh: Eko Sulistyo

Tiba-tiba saja wacana rekonsiliasi bermunculan pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 27 Juni lalu yang mengakhiri sengketa pemilihan presiden (pilpres) dengan menolak permohonan kuasa hukum pasangan Prabowo-Sandi yang menganggap telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sitematis dan masif (TSM). Kemunculan wacana rekonsiliasi ini adalah pertanda positif, karena persoalan persatuan bangsa kembali mengemuka setelah mengalami kerasnya pertarungan politik selama berlangsungnya pilpres.

Rekonsiliasi sebagai upaya untuk menurunkan tensi politik, menjaga perdamian, keamanan dan yang paling penting merajut kembali persatuan bangsa, menjadi langkah bijak agar kita sebagai bangsa tidak terjebak keributan politik tak berujung yang akan merugikan rakyat dan bangsa. Sobekan-sobekan kecil tenun kebangsaan dampak Pilpres harus segera dijahit kembali dengan jalan rekonsiliasi sebelum melebar dan compang-camping.

Polarisasi Pasca Pilpres

KPU telah mengumumkan hasil pilpres 2019 dengan peraih suara terbanyak adalah pasangan Joko Widodo dan Amin Maruf (Jokowi-Ma’ruf) yakni 55.50 persen atau setara dengan 85.607.362 suara. Sementara saingannya, Prabowo Subianto dan Siandiaga Uno (Prabowo-Sandi) meraih 68.650.239 suara sah atau 44,50 persen dari total suara sah.

Jokowi-Ma’ruf berhasil menang di 21 provinsi, sementara Prabowo-Sandi menang di 13 provinsi. Kemenangan besar diperoleh Jokowi-Ma’ruf dari provinsi yang penduduk mayoritasnya merupakan agama minoritas. Di Bali, Jokowi-Ma’ruf memperoleh 91,68% suara, di Nusa Tenggara Timur (NTT) 77,07%, Papua mendapat 85,79% dan di Papua Barat 85,89% suara. Sementara kubu Prabowo-Sandi menang besar di beberapa provinsi yang kental dengan nuansa agama Islam seperti di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Banten dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Selama Pilpres, politik kebangsaan telah tercederai oleh penggunaan sentimen identitas dan modus penyebaran hoaks yang bermuara pada penyesatan informasi lewat media sosial. Akibatnya, masyarakat hanya percaya pada kebenaran dari lingkaran politiknya masing-masing.

Ekspresi destruktif perpecahan politik itu muncul pada peristiwa 22 Mei di Jakarta dalam bentuk kerusuhan yang memakan korban nyawa dan harta benda. Tidak hanya kerusuhan, persekongkolan untuk melakukan pembunuhan politik pada beberapa tokoh politik pendukung salah satu pasangan calon juga terbongkar oleh kepolisian. Kerusuhan 22 Mei menunjukkan bahwa potensi perpecahan bangsa karena Pilpres adalah material dan nyata.