Menjadi Referensi Mendunia

Diperiksa KPK Selama 4 Jam, Irwan Nasir Mengaku Tidak Tahu Soal DAK Kepulauan Meranti

IBC, JAKARTA – Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangannya sebagai saksi atas kasus penerimaan gratifikasi suap anggota Komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso, Kamis (11/7/19).

Kehadiran Irwan Nasir  lebih dipercepat dari permohonan penundaan waktu yang diusulkan. Hal itu dibenarkan oleh Kabag Humas Sekdakab Kepulauan Meranti.

“Memang sebelumnya ada rencana permohonan penundaan, dalam rangka mempersiapkan dokumen yang di perlukan, tetapi ketika dokumen pendukung sudah lengkap langsung saja memenuhi pangilan,” kata Hery kepada Indonesia Berita melalui pesan singkat WhatsApp.

Irwan Nasir menjalani pemeriksaan selama 4 jam dalam kantor KPK. Ia diselisik terkait Dana Alokasi Khusus yang diduga merupakan salah satu sumber penerimaan gratifikasi Bowo Sidik.

“KPK mendalami pengetahuan dan peran saksi dalam pengurusan DAK di Kabupaten Meranti, serta hubungan dengan anggota DPR RI (Bowo Sidik -red) terkait pengurusan anggaran tersebut,” terang juru bicara KPK Febry Diansyah kepada awak media.

Selain menjalani pemeriksaan, Irwan Nasir juga menyerahkan sejumlah dokumen DAK kepada penyidik. Akan tetapi dirinya mengaku tidak tahu soal pengurusan DAK di Kepulauan Meranti. Ia berdalih, saat itu sudah tidak menjabat sebagai bupati.

“Saya enggak tahu, waktu itu sih saya sedang tidak menjabat bupati. Jadi waktu itu saya sudah habis masa jabatan, saya lagi kampaye waktu itu makanya enggak tahu soal itu,” Kata Irwan.

Untuk diketahui, KPK menduga penerimaan gratifikasi Bowo Sidik terkait empat hal.

Pertama, Terkait peraturan Menteri Perdagangan tentang perdagangan gula rafinasi. Kedua, penganggaran DAK dibeberapa daerah. Ketiga, terkait revitalisasi empat pasar di Minahasa Selatan. Keempat, terkait posisi orang tertentu di BUMN.

Selain itu, Bowo Sidik juga diduga menerima suap sebanyak enam kali dengan nilai Rp 221 juta dan USD 85.130 dari Marketing Manager PT Humpus Transportasi Kimia (HTK), Asty Winasti. Diduga uang itu merupakan commitment fee guna membantu pihak PT HTK menjalin kerjasama penyewaan kapal dengan PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) untuk kepentingan distribusi amonia.

 

Reporter: Noeradi

Editor: MAS

Komentar
Loading...